SHARE
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro

Jakarta, GEO ENERGI– PT Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro menyangkal, kalau Pertamina (Persero) telah mengambil keuntungan sebesar Rp 30 ribu per tabung dari elpiji ukuran 12 kg. Paling keuntungan yang diambil tidak lebih dari 10%.

Sementara untuk penyesuaian harga LPG non subsidi, termasuk ELPIJI 12kg, yang telah mencapai keekonomian dapat mengundang hadirnya kompetitor yang dapat menciptakan bisnis LPG lebih sehat di masa mendatang.

Sebelum tahun 2015, Pertamina mengalami kerugian dalam memasarkan ELPIJI 12kg, dengan nilai kerugian mencapai Rp5,7 triliun per tahun (2013) dan Rp 4,3 triliun per tahun (2014). Dengan penyesuaian harga ELPIJI 12 kg sesuai market price saat ini, di tahun 2015 Pertamina mulai mendapatkan laba,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro di Jakarta, Jumat (21/8).

Menurut Wianda, di awal tahun 2015, Pertamina mulai dapat menyesuaikan harga ELPIJI 12 kg sesuai market price, dan penyesuaian harga (kenaikan / penurunan) dilakukan setiap bulan hingga bulan April 2015 mengikuti fluktuasi harga bahan baku LPG (CP Aramco) dan kurs USD. Dalam pelaksanaan penyesuaian harga tersebut, Pertamina selalu berpedoman pada Permen ESDM No. 26 tahun 2009 pasal 25 tersebut di atas, serta penyesuaian harga selalu dilaporkan kepada Menteri ESDM serta kementerian terkait lainnya.

Namun, berdasarkan evaluasi pelaksanaannya, pola penyesuaian harga bulanan seperti ini menimbulkan gejolak harga di masyarakat dan jalur distribusi. Di saat harga turun, masyarakat kurang merasakan dampaknya, dan jalur distribusi mengalami kerugian akibat sudah menebus harga tinggi dan menjual dengan harga yang lebih rendah. Sementara di saat harga naik, sektor usaha yang terkait LPG serta konsumen rumah tangga paling merasakan dampaknya, yang pada akhirnya mendorong inflasi yang cukup tinggi.

Pola konsumsi ELPIJI 12 kg berbeda dengan barang lainnya dimana rata-rata penggunaan berdasarkan riset lembaga independen dikonsumsi lebih dari 1 bulan untuk setiap tabungnya. Selain itu, rantai distribusi ELPIJI 12 kg melibatkan sub Agen dan warung tidak sesuai apabila dilakukan penyesuaian dalam periode yang lebih pendek.
Dari sisi konsumen, berdasarkan hasil survey lembaga independen, ELPIJI 12 kg hanya dikonsumsi oleh sekitar 6% masyarakat Indonesia dengan profile kalangan menengah ke atas (memiliki lemari es dan komputer) dengan pengeluaran untuk LPG lebih rendah dari pengeluaran untuk biaya komunikasi dan hiburan. Sehingga segmen pengguna ELPIJI 12 kg berbeda dengan ELPIJI 3 kg bersubsidi.

“Dengan penyesuaian harga yang telah mencapai keekonomian sebenarnya justru dapat menjadi daya tarik bagi hadirnya kompetitor yang dapat menciptakan bisnis LPG lebih sehat di masa mendatang,” tegas Wianda.

Di pasaran pun saat ini telah beredar LPG non subsidi selain Pertamina, yang dijual Rp 104.500/tabung 5,5 kg di level distributor atau setara dengan Rp 19.000/kg. Saat ini, harga jual ELPIJI 12 kg Pertamina rata-rata adalah Rp 142 ribu/tabung di level Agen, atau setara dengan Rp 11.833/kg.

Sebelumnya ICW , berdasarkan kajian dan perhitungan yang dilakukan oleh ICW ternyata dalam penetapan harga jual LPG 12 kg pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Pertamina melampuai kewajaran harga pasar (keekonomian). Sehingga diindikasikan merugikan masyarakat rerata sebesar Rp 1.630 per Kg atau Rp 19.565 per tabung. Atau secara keseluruhan dengan perkiraaan konsumsi LPG 12 kg sebanyak 75.000 MT perbulan nilai pemahalan (kerugian) yang dialami oleh konsumen sebesar Rp 978,2 miliar.

Dengan melihat kondisi tersebut ICW :

1. Meminta agar PT Pertamina (cq Kemeneg BUMN) segera menurukan harga jual LPG 12 kg disesuaikan dengan harga keekonomian yang wajar, dimana untuk bulan agustus 2015 harga jual LPG 12 Kg yang wajar adalah Rp 112.000 pertabung.
2. Meminta pemerintah (Kementerian ESDM, BUMN) merumuskan kebijakan yang transparan dan akuntabel terkait formula dan mekanisme penetapan harga LPG 12 Kg, sehingga prinsip penyehatan badan usaha tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
3. Meminta DPR khususnya Komisi VIII mengoptimalkan fungsi pengawasan terkait kebijakan energi yang dijalankan oleh pemerintah serta meminta pertanggung jawaban PT Pertamina terkait kebijakan dan penaikan harga LPG 12 Kg.
4. Meminta BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Audit PDTT) terkait kebijakan Pertamina dalam pengelolaan LPG 12 kg.
5. Mendorong KPK untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif lagi pada sektor migas terlebih masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. (RAE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here