SHARE
Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI – Rakyat masih berharap pada pemerintah dalam rangka perbaikan ekonomi. Dan khusus mengenai krisis energi yang tengah kita hadapi, menjadi tugas berat bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Energi Sumber Daya Alam, yang baru, Rizal Ramli. Sehari setelah dilantik, Rizal Ramli, berjanji akan memperbaiki Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Menurut pria yang juga cukup kritis menyoal masalah energi sebelum dipercaya menjadi Menko ini, UU migas yang ada saat ini sangat liberal dan terlalu menguntungkan pihak asing.

Rizal menambahkan, pihaknya akan memanfaatkan peluang dari langkah DPR yang saat ini tengah atau akan merivisi UU Migas. Rancangan Undang-Undang Migas sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini. Rizal akan memanfaatkan peluang tersebut untuk memperbaiki payung hukum untuk tata kelola migas ke depannya.

“Ini akan kami rapikan. Kami akan membuat UU Migas yang paling utama sebesar-besarnya untuk rakyat indonesia,” ujar dia usai serah terima jabatan di Kantor Kemenko, Jakarta, Kamis (13/8).

Rizal tidak menjelaskan seperti apa konkritnya UU Migas yang dibuat untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dia juga belum mau mengatakan seperti apa peran perusahaan migas asing ke depan, yang akan diusulkan pemerintah dalam revisi UU Migas.

Rizal mencontohkan masalah yang saat ini terjadi di bisnis gas. Berdasarkan aturan, pihak lokal hanya boleh menyerap 20 persen dari produksi gas nasional. Jadi, sebagian besar boleh diekspor ke luar negeri. Padahal, negara kita adalah salah satu produsen gas terbesar di dunia. “Saya pikir, utamanya digunakan untuk kita sendiri, baru diekspor. Bukan sebaliknya,” katanya. (DSU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here