SHARE

Jakarta, GEO ENERGI– Ditengah perekonomian negeri ini yang tidak menentu, ada dana menguap yang seolah dibiarkan yang jumlahnya cukup besar jika dimanfaat untuk kemakmuran negeri ini. Diketahui bahwa ada dana ratusan triliun yang berasal dari industri hulu migas dan seolah dibiarkan menguap begitu saja. Tapi sayang penegak hukum dan lembaga pemantau korupsi, seolah tak bergeming dan melakukan pembiaran.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh pakar hokum tata negara yang juga salah seorang konseptor Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Romli Atmasasmita.

“Setelah saya amati dan cermati, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir tidak pernah mengutak-atik migas sampai serius selama dia berdiri, begitupun dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Gimana negeri ini tidak kacau, karena politisi dan pemerintah juga menggunakan mereka sebagai alat, salah sendiri. Gak ada yang istikomah dan yang amanah, semuanya seolah ‘kumaha aing’ (red: terserah saya),” kata Romli.

Romli pun menyayangkan kinerja ICW yang dulu pernah bersuara agar ada revisi pada pajak migas, yang entah kenapa langsung tak terdengar kelanjutannya. Romli menduga, ada yang berusaha agar ICW tidak mengutak-ngatik masalah industry migas. “ICW, saya juga ada laporannya. Asosiasi Migas Internasional, nyumbang ke ICW setiap tahun. Terus ada dana yang tidak terikat sebesar 2 miliar yang di dapat ICW setiap tahun. Saya punya tabel ICW dari 2005-2014. Di tabel ini disebutkan, bahwa ICW mendapatkan dana hibah asing sekitar 54 penghibah, totalnya sekitar 68 miliar koma sekian. Dan untuk dana penerimaan tidak terikat, totalnya 23 miliar koma sekian. Totalnya jadi sekitar 90 miliar, buat apa LSM punya uang sebanyak itu?” Tanya Romli.

Sementara itu, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengklaim, bahwa ICW adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang pertama kali membuka soal masalah transparansi dugaan korupsi di industri migas. “Jauh hari sebelum ini. Mau isu apa? Mau isu di hilirnya, atau di hulunya. Nah, apakah sampai sekarang sudah ada perbaikan atau tidak? Tidak banyak yang berubah. Karena apa? Bisnis ini adalah bisnis yang perputaran uangnya sampai ribuan triliyunan rupiah. Mau di hulu atau di hilir. Untuk di sisi hulu saja, bisa sekitar 700-an triliyunan. Kemudian hilir, bisa lebih seribuan. Bahkan bisa hampir 2000 triliyunan. Cuma tetap saja, media pun tidak akan tahu, siapa yang sebenarnya yang main di sana. Tapi pasti, pemainnya hanya itu-itu saja. Saya tidak tahu persis,” kata Firdaus saat ditemui GEO ENERGI dikantornya di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, (11/8).

Dia menambahakan, bahwa saat ini antara bisnis dan kekuasaan politik berjalan beriringan. Kondisi ini lah yang menurut Firdaus bisa menyebabkan kebocoran pada industry migas yang jumlahnya bisa mencapai ratusan triliyun. “Ini masalah jaringan. Termasuk mekanisme bahan pengadaan minyak. Kalau dikatakan secara normatif, mungkin kerugian negara selama sebulan bisa mencapai ratusan triliyun. Nah pertanyaannya, dari nilai kerugian, apakah akan ditindak korupsi? Ini merupakan tantangan pada penegak hukum, baik di KPK, kepolisan maupun kejaksaan. Tapi, selama bisnis ini menjadi ajang kekuasaan hegemoni segelitir elit politik, kita hanya akan menemukan persoalan yang sama. Selama ini kita hanya menggelisahkan masalah mafia migas. Kalau mafia migas berada dalam lingkaran kekuasaan, dekat dengan partai politik, ya mau apa kita? Artinya, publik dan masyarakat luas hanya menjadi korban,” imbuhnya. (DSU/NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here