SHARE
Foto:Gadih/Geo Energi

Jakarta, GEO ENERGI – “Operasi Kilat” pengadaan listrik di wilayah perbatasan, dikatakan Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) jangan hanya dijadikan sebagai ajang pencitraan Presiden dan pemerintah semata.

Penyediaan listrik bagi masyarakat Indonesia dimanapun daerahnya sudah menjadi keharusan Pemerintah untuk memfasilitasinya. Dan semua itu harus didorong agar berhasil dan berkelanjutan.

“Hal-hal teknis seperti kehandalan pembangkit, biaya pasokan BBM untuk pembangkit harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan sampai listrik hanya menyala ketika peresmiannya saja. Selanjutnya listrik akan sering mati seperti biasanya. Jadi, masyarakat gak merasa diperalat sebagai alat pencitraan,” ujarnya dalam diskusi Energi Kita di bilangan Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Pemerintah memiliki tugas penting untuk memastikan aliran listrik tetap menyala setiap hari walau tidak selama 24 jam penuh dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

“Jadi, 17 Agustus tahun depan kita bisa cek lagi listriknya masih nyala atau tidak dan apakah kehandalan pengoperasian pembangkitnya sudah meningkat? Karena perlu dipikirkan juga, masyarakat kalau sudah punya listrik itu jadi kreatif. Jadi bebannya nanti akan bertambah dua kali lipat. Diesel 200 KW itu untuk melistriki 50 rumah tangga, tapi nanti begitu 6 bulan ke depan kebutuhannya sudah meningkat karena kegiatan mereka sudah lebih maju,” ungkapnya. (YAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here