SHARE
Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI – Pengadaan listrik di 47 wilayah terluar atau daerah-daerah perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah menurut Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) dapat dikatakan sebagai operasi kilat yang dilakukan untuk memenuhi janji presiden.

Operasi kilat, menurut Fabby, sebenarnya patut diragukan kualitas dan kehandalan pengoperasiannya. Belum lagi, pembangkit yang digunakan sementara untuk mengaliri listrik di daerah-daerah tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang membutuhkan pasokan solar untuk pengoperasiannya. Kondisi geografis yang cukup rumit akan menyebabkan pengeluaran yang cukup besar dengan pengadaan solar yang juga tidak murah.

“Karena ini merupakan operasi kilat, terus terang saya sebenarnya khawatir dengan kualitas juga kehandalan pengoperasiannya. Kalau memang dikatakan pengoperasiannya dilakukan langsung oleh PLN itu sangat bagus. Biasanya ada PLTD yang diserahkan langsung ke masyarakat yang pada akhirnya malahan tidak berjalan sama sekali. Yang jadi catatan juga pengoperasian PLTD itu mahal. Karena menggunakan BBM dan lokasinya juga sangat jauh,” papar Fabby dalam diskusi Energi Kita di Jakarta, Minggu (9/8).

Fabby mengatakan yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kehandalan dari pembangkit yang digunakan. Setidaknya, pembangkit yang digunakan harus dapat mengalirkan energi listrik selama 6-8 jam setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

“Saya duga gak akan itu bisa nyala 24 jam. Biasanya hanya 6 – 8 jam perhari. Kalau bisa jalan dengan segitu sudah cukup baik asalkan setiap hari nyala. Karena pengalaman dari tempat yang pernah saya kunjungi biasanya nyala satu hari 6-8 jam setelah itu mati selama 3 hari. Apalagi kalau operator PLN nya sedang tidak ditempat. Kadang operatornya gak ada, mesin dieselnya ngadat. Hal-hal teknis begitu yang harus diantisipasi,” katanya. (YAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here