SHARE
Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI- Aktifitas ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang menjual minyak mentah bagian negara dari Lapangan Banyu Urip kepada PT Tri Wahana Universal (TWU) diduga melanggar hukum. Hal tersebut dikarenakan masih digunakannya kuasa jual bagian negara yang dikeluarkan BP Migas berdasarkan surat BP Migas No 0744/BPB0000/2011/S2 tanggal 18 Juli 2011.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh pengamat kebijakan energi Yusri Usman kepada GEO ENERGI di Jakarta, Jumat (7/8). Menurutnya, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 13 November 2012, telah dinyatakan dalam putusan tersebut bahwa MK telah membubarkan BP Migas bersama semua produk-produk hukumnya, termasuk pedoman tata kerjanya. “Artinya, semua produk-produk hukum semasa BP Migas adalah ilegal apabila digunakan oleh SKK Migas dalam melakukan aktifitasnya,” kata Yusri.

Menurut Yusri, EMCL diketahui menjual minyak mentah bagian negara dari Lapangan Banyu Biru kepada PT TWU dan Pertamina berdasarkan dokumen surat yang dikeluarkan EMCL pada 8 April 2015 dan 10 April 2015. Dokumen surat itu bernomor 0528/EMCL/PLAN&COM/2015 dan 0556/EMCL/PLAN&COM/2015 perihal amandemen nomor tiga Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah Banyu Urip dengan PT TWU tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana amandemen dari waktu ke waktu (PJBM TWU) dan amandemen nomor tiga Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah Banyu Urip dengan PT Pertamina (Persero) tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana diamandemen dari waktu ke waktu (PJBM Pertamina).

“Kedua surat itu diteken langsung President EMCL Jon M Gibbs dan ditujukan kepada kepala SKK Migas. Surat itu juga ditembusi kepada Dirjen Migas, Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas, Kadiv Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat SKK Migas, Dirut Pertamina EP Cepu, Ketua BKS PI Blok Cepu, dan Presdir PT TWU,” ungkap Yusri.

Yusri juga menegaskan, menggunakan kuasa jual minyak mentah dan gas bagian negara tanpa proses tender kepada swasta adalah pelanggaran hukum. Dalam dua surat tersebut, lanjut dia, EMCL kepada PT TWU menggunakan skema mengubah harga menjadi mana yang lebih besar antara Reference Export Crude Price (RECP, yang didefinisikan sebagai ICP Arjuna dikurangi USD 0,5 per barel) dikurangi USD 3 per barel, atau Domestic Banyu Urip ICP (DBUICP), yang dimulai sejak pukul 24.00 dari tanggal sistem ekspor.

Sedangkan amandemen PJBM Pertamina menggunakan skema dengan mengubah harga menjadi mana yang lebih besar, antara EBUICP (yang didefinisikan sebagai Export Banyu Urip ICP, yang pada saat ini ditentukan sebagai RECP sebesar ICP Arjuna –USD 0,5 per barel) dikurangi USD 4,26 per barel sebagai biaya untuk menggunakan Sistem Ekspor PPEJ dan biaya-biaya terkait penyusutan minyak mentah, atau DBUICP dimulai sejak pukul 24.00 dari tanggal sistem ekspor.

“Kedua surat itu meminta persetujuan langsung kepada kepala SKK Migas. Sangat aneh kalau kepala SKK Migas kemudian menyetujuinya. Semestinya proses penjualan minyak mentah bagian negara harus melalui tender untuk menemukan harga yang bagus demi keuntungan negara,” tegas Yusri. (DSU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here