SHARE
Foto: Gadih/Geo Energi

Jakarta, GEO ENERGI – Gubernur Bank Indonesia percaya Undang-undang Otoitas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pengawasan terhadap perbankan sudah baik.

“UU OJK merupakan amanat dari UU BI tahun 1999, dimana diperlukan adanya pemisahan antara otoritas moneter dan sistem pembayaran,” jelas Agus Martowardjojo, Gubernur BI di Kantor BI, Jakarta (4/8).

Eksistensi Otoitas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawasan terhadap perbankan sedang dipertanyakan. Bahkan pengkajian UU OJK menjadi bahasan di Mahkamah Konstitusi.

“Pengkajian UU OJK memang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, akan tetapi sampai sekarang peninjauan UU tidak berhasil, artinya UU OJK memang masih baik. Tapi kami tetap siap jika diminta diskusi kembali mengenai UU tersebut,” ujarnya.

Menurut Agus OJK sudah menjalani fungsi pengawasan perbankan dengan cukup baik terutama untuk menghadapi gejala-gejala krisis perbankan.

“Dengan pegawasan perbankan di OJK, BI dapat melakukan dengan baik pengawasan makro prudential,” tutupnya. (GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here