SHARE
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean.

Jakarta, GEO ENERGI – Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, khususnya jenis BBM Premium (RON 88) yang menyangkut hajat hidup orang banyak selama ini tidak hanya didasarkan perhitungan ekonomi, tapi kerapkali juga didasarkan atas agenda atau tujuan politis pemerintah. Hal ini disampaikan Ferdinand Hutahaean, Direktur Energy Watch Indonesia melalui pesan singkat kepada Geo Energi di Jakarta, hari ini. Menurutnya pengajuan harga Premium RON 88 yang dilakukan Pertamina selama ini tidak terlalu mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menetapkan harga, padahal sejak awal pemerintah sendiri yang menugaskan Pertamina untuk mengatur BBM jenis ini.

”Pemerintah sebagai pihak yang menentukan harga jual BBM jenis premium RON 88 seharusnya menentukan nilai harga jual berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan oleh pertamina. Tapi kenapa selama ini pemerintah justru menetapkan harga jual di bawah harga yang diajukan Pertamina? Kemungkinan pertama, harga yang diajukan Pertamina menurut perhitungan pemerintah terlalu mahal, atau yang kedua, pemerintah memperalat harga BBM untuk kepentingan politik.,” Ujar Ferdinand di Jakarta, Senin (3/8).

Pertamina menurutnya, adalah bagian dari pemerintah, tapi memiliki dua sisi yang harus diemban, yaitu sisi bisnis dan sisi politik. Sisi politik inilah yang menurut Ferdinand mempengaruhi Pertamina dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis.

“Sisi politik inilah yang mengacaukan tata niaga BBM kita,” tegas Ferdinand.

Tak hanya itu, kesulitan pemerintah dalam tata niaga dan tata kelola BBM pasca penyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar lanjut Ferdinand, alih-alih meringankan persoalan yang dihadapi pemerintah, justru kian memperparah masalah yang harus diselesaikan pemerintah saat ini. Ferdinand mengatakan bahwa penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar, tak hanya bertolak belakang dengan UUD 45, tapi juga tidak dijalankan secara konsisten dan konsekuen oleh pemerintah.

“Sekarang ini pemerintah menetapkan harga diarahkan pada mekanisme pasar yang dievaluasi setiap bulan sesuai Permen 39 tahun 2014, tapi inikan tidak membawa manfaat karena percuma diserahkan pada mekanisme pasar tapi harga yang di jual tetap harga politis. Ini kan kacau namanya. Jika pasar yang menentukan ya serahkan saja harganya pada harga bisnis dan biarkan Pertamina yang menentukan tanpa intervensi politis. Jika mau politis, sediakan subsidi dong di APBN, jangan Pertamina yang dikorbankan untuk kepentingan politik,” papar Ferdinand

Namun di sisi lain, Ferdinand juga meminta Pertamina untuk jujur dalam menjelaskan berapa nilai keekonomian yang sebenarnya. Ini terkait dengan perhitungan haga BBM Pertamina yang seringkali dinilai pemerintah terlalu tinggi bagi masyarakat.

“Tolong Pertamina buka itu semua komponen harga sesuai perpres 191 tahun 2014, berapa harga tiap komponen penentuan. Jangan-jangan ada harga yang terlalu tinggi karena ada pemborosan, jika demikian harus ada evaluasi efisiensi terhadap komponen harga yang ketinggian. Jadi pemerintah dan Pertamina harus duduk bersama dan jika perlu melibatkan unsur masyarakat demi keterbukaan,” tutup Ferdinand. (FAT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here