SHARE
Foto: Hermana/Geo Energi

Sumedang, GEO ENERGI – Dalam kubangan permasalahan yang tak kunjung usai, jelas menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk serius menindaklanjuti penyelesaian proyek Waduk Jatigede. Tidak sedikit dari warga Dusun Jemah, Sumedang, yang hingga detik ini masih belum terang akan nasibnya ke depan. Bukan hanya petani, hal tersebut ternyata juga dirasakan oleh beberapa Pegawai Negeri Sipil Desa Jemah. “Kami sendiri, PNS di sini adalah yang termasuk belum dibayar oleh pemerintah,” ungkap Omang Suganda kepada Geo Energi di Desa Jemah, Sumedang, Sabtu (1/8).

Dana tersebut menurut penjelasan Omang Suganda akan segera selesai apabila sidang masalah hak bangunan terselesaikan. Dan masih dalam penjelasannya, setelah selesai sidang, dana turun. Sebagian warga yang masih berada di lokasi penggenangan akan segera angkat kaki. “Dana yang diberi dari pemerintah adalah, yang pecah KK sebesar 29 juta dan yang tunggul 122 juta,” ujarnya.

Selaras dengan Omang Suganda, rekan PNS lainnya, Tete Yosep Wikanta pun juga menjelaskan hal yang demikian dan meminta pemerintah untuk segera ambil ketegasan di atas kepentingan rakyat. “Bagi saya, pecahan kartu keluarga (KK) menggunakan aturan PP 37 Tahun 2010. Namun, semua itu tidak ter-cover oleh pemerintah. Ada yang komplain. Kalau yang tidak komplain ‘kan langsung pemberkasan, registrasi dan langsung buat rekening. Bagi yang sudah menerima dana kompensasi, siap pindah dan bongkar. Dan bagi yang belum menerima dana tersebut, belum ditanda tangan, jadi, belum siap pindah dan bongkar,” papar Tete Yosep Wikanta.

Selain itu, beliau meminta keadiIan pemerintah terhadap kehidupan rakyat, dengan segera melunasi segala kewajiban pemerintah dan juga tidak memberatkan warga dalam urusan hukum sebelum memulai proyek Jatigede. “Adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan hak warga. Kami, warga di sini bukan membangkang terhadap pemerintah. Tapi, kami menuntut hak selaku warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Proses sidang selama dua minggu. Nanti, turun semua akte dan baru mulai pemberkasan. Di data base sudah ada. Cuma kenapa sampai sekarang belum turun berkas? Itu kan kewajiban pemerintah, bukan warga. Hak semua warga harus terpenuhi. Baru, bendungan Jatigede dijadikan,” tambahnya.

“Harapan kami, semua hak masyarakat yang komplain maupun hak-hak yang lain agar segera dipenuhi dan pindah ke tempat yang baru harus lebih sejahtera daripada di tempat yang sekarang. Ada fasilitas dari pemerintah. Perlu ada jaminan hidup,” tutupnya. (NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here