SHARE
Kemiri Sunan, Foto: Gadih/Geo Energi

Jakarta, GEO ENERGI – Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Dadan Kusdiana mengungkapkan, pemerintah masih mendapat kendala saat menerapkan kebijakan penyerapan biodiesel sebanyak 15% (B15).

Dia mengungkapkan permasalahan utama yang dihadapi pemerintah dan PT Pertamina (Persero) Tbk adalah pembiayaan, untuk itu pemerintah masih belum bisa menerapkan kebijakan ini karena masih harus menunggu dana pungutan ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) supporting fund yang dijadikan sebagai dana talangan dalam pembiayaan B15.

“Dengan Pertamina kita sepakat harus ada modalnya dulu untuk subsidinya. Jadi kumpulkan dulu sebulan,” kata Dadan kepada wartawan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Rabu (23/7).

Diapun berharap Badan Layanan Umum (BLU) yang telah terbentuk untuk memungut dana dari perusahaan yang mengekspor sawit dan produk turunannya ke luar negeri, tidak diperbolehkan berutang saat mengalokasikan dana khusus untuk pembiayaan B15.

“Jadi prinsipnya BLU ini ga boleh berutang. Jadi kalau subsidi berjalan, uangnya belum ada? Jadi kita kumpulin dulu. Kan tidak hanya subsidi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, aturan penyerapan B15 ini diluncurkan Kementerian ESDM pada Maret 2015 lalu dengan harapan mampu menekan impor produk bahan bakar minyak (BBM) di tengah nilai tukar rupiah yang sedang tertekan. (REZ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here