SHARE
Salah satu lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia.

Jakarta, GEO ENERGI – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), demi memberi kepastian investasi kepada PT Freeport Indonesia.

“Ada dua pendekatan dalam membahas Freeport, yakni secara legal dan ekonomi. Freeport berkomitmen berinvestasi membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) mencapai US$ 2,3 miliar. Secara ekonomi, mereka membutuhkan kepastian dari pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha, Senin (6/7).

Dikatakan Satya, penerbitan Perppu bisa menjadi solusi paling cepat yang bisa diberikan pemerintah. Pasalnya, menurut dia parlemen tak bisa menerima alasan ekonomi tetapi melanggar UU. Karena itu, ia menilai harus ada pembenahan kerangka hukum terkait Freeport.

Satya mengimbau pemerintah jangan hanya merevisi peraturan pemerintah. Sebab, UU Minerba menyatakan kontrak karya dihormati hingga habis masa berlakunya. Karena itu, pemberian kepastian usaha bagi Freeport bisa dilakukan dengan merevisi UU Minerba, atau dengan cara menerbitkan Perppu.

“Tapi tidak mesti segera terbitkan Perppu, itu hanya salah satu (opsi, red). Bisa juga lewat revisi UU Minerba, dengan kebut revisi antara pemerintah dan DPR.”(ABA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here