SHARE
ILUSTRASI

Jakarta, GEO ENERGI – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan agar pemerintah memberikan penegasan ketentuan bahwa pemerintah dapat melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebanyak satu kali dalam lima tahun.

“BKPM melihat penegasan tafsir ini sangat penting untuk mengatasi potensi hambatan investasi. Berbagai program prioritas pemerintah saat ini banyak yang terbentur RTRW yang disusun jauh sebelumnya, seperti program pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Kepala BKPM, Franky Sibarani dalam pesan tertulis kepada Geo Energi, Ahad (5/7).

Usulan itu disampaikan kepada Menko Perekonomian, Sofyan Djalil selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Dikatakan Franky, penegasan ini diperlukan untuk pedoman gubernur/ bupati/ wali kota dalam melaksanakan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dalam catatan BKPM, sepanjang Desember 2014-April 2015, ada sembilan proyek investasi senilai Rp10,11 triliun yang terhambat akibat persoalan RTRW. Kesembilan proyek tersebut tengah proses fasilitasi BKPM. “Untuk daerah-daerah yang belum memiliki RTRW, persoalan tumpang tindih lahan ini tidak bisa terselesaikan sehingga proyek investasi tidak dapat berjalan.”(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here