SHARE

Jakarta, GEO ENERGI- Investor asing bakal kembali bebas berbisnis air di Indonesia. Sebab, pemerintah menghapus pasal yang mengatur tentang klausul larangan investor luar negeri untuk tidak boleh terlibat dalam industri pengusahaan air dalam Rancangan Peraturan Perundangan Pengusahaan Sumber Daya Air (RPP PSDA).

“Iya (dihapus). Kami tetap memperhatikan rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK), tapi jangan secara eksplisit membedakan swasta dalam negeri dan swasta asing, karena swasta asing juga dilindungi undang-undang,” kata Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto di Jakarta, Kamis (2/7).

Dalam putusannya, MK telah membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA). Turunan dari putusan MK itu, pengelolaan dan penguasaan sumber daya air dikembalikan pada UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum sebelum dibentuk undang-undang baru.

MK juga menetapkan Sejumlah prinsip dalam pengelolaan sumber daya air. Pertama, setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Ketiga, MK pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan. Keempat, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. Kelima, hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

Sebagai tindak lanjut dari putusan MK, pemerintah langsung menyusun RPP PSDA. Salah satu ketentuan dalam RPP itu menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN). Namun, ketentuan ini ditentang oleh sejumlah kalangan karena dianggap melarang modal asing dalam pengelolaan air ini.

Menurut Perwakilan Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Pengguna Air (FKLAPA), Rachmat Hidayat, berdasarkan prinsip dasar batasan pengelolaan sumber daya air yang termaktub dalam putusan MK, pemberian izin kepada swasta dalam melakukan pengusahaan atas air masih dimungkinkan dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

“Swasta boleh terlibat dalam penyediaan air minum yang menguasai hajat hidup orang banyak, tapi swastanya tidak disebutkan dari mana dan modalnya dari mana,” kata Rachmat.

Atas dasar itu, lanjut Rachmat, penanaman modal oleh asing untuk perusahaan pengguna air masih berlaku. Menurutnya, jika modal asing ditutup, bukan hanya perusahaan air minum dalam kemasan yang terkena dampaknya, tapi seluruh perusahaan yang menggunakan air sebagai media atau bahan baku juga akan ikut terpengaruh.

Panggah mengakui, RPP PSDA tersebut masih mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan merupakan solusi sementara untuk menghindari kekosongan hukum yang bisa membuat ketidakpastian usaha.

Menurut Panggah, RPP tersebut sudah diharmonisasi di tingkat Kementerian Perekonomian supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak, dan tengah menunggu legalitas rancangannya, untuk kemudian ditandatangani Presiden Joko. [jie/PBN]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here