SHARE
Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon .

Jakarta, GEO ENERGI – Polemik PT Freeport Indonesia pasca perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dilakukan pemerintah, hingga kini masih bergulir.

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon menilai tindakan pemerintah yang berpihak dan kurang mengacu kepada Undang-Undang yang telah ditentukan, dinilai merupakan penyebab utamanya.

“Seyogianya pemerintah mengacu pada Undang-Undang Minerba, jadi perlakuan terhadap siapa pun, perusahaan apapun, dan dari negara mana pun, tidak ada pengecualian sehingga tidak ada potensi pelanggaran hukum, pelanggaran UU,” kata Effendi di sela acara Sosialisasi 4 pilar di Jakarta, Jumat (3/7).

Kurang transparannya pemerintah dalam proses izin Freeport, menurut dia jadi penyebab polemik Freeport semakin memanas. “Jika dilihat dari sisi keekonomian kepentingan Indonesia, seharusnya pemerintah transparan (pemberian izin, red). Jangan seperti sekarang, memberi izin tapi yang sebenarnya belum pada saatnya diberikan,” lanjut dia. Akibatnya, kata mantan Anggota Komisi VI DPR RI ini, pemerintah bisa terjerat pelanggaran pidana.

“Nanti itu bisa jadi akan berdampak pada pelanggaran pidana. Jadi, pejabat pembuat keputusan bisa terjerat hukum pidana,” pungkanya.(REZ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here