SHARE
Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Jakarta, GEO ENERGI – Koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri sangat diperlukan dalam industri migas, baik KKKS maupun penyedia barang dan jasa. Sayangnya, usaha pemerintah memperbaiki sektor ini masih belum terasa bagi kalangan pengusaha penyedia barang dan jasa. Terutama pada bagian finansial dan kontrak.

“Kami ini kontraktor yang jelas berpihak untuk Indonesia, tapi malah tidak dibantu oleh pemerintah. Undang-undang dan peraturan menteri serkarang ini malah merugikan kami,” ujar Eka Syah Putera, Direktur Utama PT Geo Putera Perkasa dalam sebuah diskusi di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (2/7).

Kepada Geo Energi, para kontraktor mengaku merasa kesulitan saat ingin meminjam dana ke perbankan. Beragam persyaratan diajukan bank untuk jaminan, dan selanjutnya dengan hutang yang sangat besar, tidak sedikit kontraktor yang kontraknya diberhentikan sebelum masa kontrak berakhir.

“Akses kami bertemu dengan pihak kementerian dan SKK Migas sebagai regulator malah dipersulit. Jadi, tidak ada koordinasi,” jelas Putera.

Kondisi demikian dirasakan berawal dengan tertutupnya pemerintah dalam memutuskan regulasi seperti PTK007, Permen No. 15 dan Permen No.3. Di mana kontraktor tidak pernah diajak duduk bersama dengan direktorat migas, SKK Migas dan pihak KKKS untuk menyampaikan pendapat.(GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here