SHARE
Diskusi Mingguan Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (1/7). Foto: Ganesh/Geo Energi.

Jakarta, GEO ENERGI – Proyek ambisius pemerintah membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW yang direncanakan rampung 2019 mendatang, dihadapkan banyak hambatan. Di antaranya adalah negosiasi, perizinan, lahan, termasuk regulasi tentang lahan.

“Hukum yang mengatur tentang lahan milik masyarakat dan negara jadi penghambat proyek ini,” kata Agung Wicaksono, Wakil Ketua UP3KN dalam diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (1/7).

Dikatakan Agung, di Indonesia kerap terjadi saat produsen swasta menang tender dari PLN di lahan milik negara, mereka belum tentu bisa langsung membangun pembangkit. Hal ini karena adanya Peraturan Pemerintah, yang mengatur lahan negara harus ditender dulu bila akan dimanfaatkan.

“Mungkin akan lancar kalau IPP (Independen Power Producers) tersebut yang menang tender lahan, kalau malah pihak lain kapan bisa dibangunnya?” kata Agung.

Bila hendak mengubah PP, menurut dia harus dilakukan revisi undang-undang. Ini membutuhkan waktu lama. Menurut Agung, kini sangat dibutuhkan adanya payung hukum, bahkan harus dibentuk peraturan yang memprioritaskan proyek 35.000 MW.

“Kementerian ESDM sudah mengajukan kepada presiden untuk bantuannya. Kini kami sedang mengusahakan Perpres untuk memprioritaskan proyek ini. Jadi, perizinan dan lahan bisa diselesaikan dengan cepat,” paparnya.

Pantauan Geo Energi, Perpres ini masih di tahap pembuatan, dan ditargetkan bakal rampung sebelum kuartal terakhir.(GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here