SHARE

Jakarta, GEO ENERGI– Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan peraturan presiden (Perpres) dan instruksi presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan proyek infrastruktur strategis agar tidak terkendala proses penegakan hukum.

“Persiapan Perpres dan Inpres tersebut didasari atas keluhan-keluhan kepala daerah yang ingin melakukan proyek pembangunan dan pelaku pembangunan infrastruktur dan belum lagi terkendala rekayasa dari pihak tertentu yang dapat menghambat proyek pembangunan. Mereka merasa terganggu saat mau mengeksekusi proyek belum apa-apa sudah dipanggil Kejaksaan negeri,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago dalam Buka Bersama Bappenas, Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/6).

Sambungnya, Seringkali ada rekayasa dari oknum tertentu dengan melakukan pelaporan pada kejaksaan. Hal seperti itulah yang mau disiapkan, sehingga ke depan kepala daerah tak perlu takut mengeksekusi proyek sejauh dilaksanakan secara benar dan transparan. Bila ada masalah hukum yang menejerat kepala daerah maka proses hukum jalan terus.

Pendapatnya mengenai pemenuhan kebutuhan energi ia mengatakan, bahwa BUMN misinya tidak semata mendatangkan pendapatan, tapi mesti memikirkan pelayanan publik juga. Salasatunya, Perusahan Listrik Negara (PLN) tidak boleh hanya memikirkan pembangunan listrik di Jawa dan Bali saja. PLN harus melakukan pembangunan jaringan transmisi di luar itu.

“ketimpangan energi listrik antar wilayah Indonesia sangat serius. Di Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat rendah konsumsi listriknya. Konsumsi listrik di Papua dan Maluku di bawah 300 kwh, sementara di Jawa sudah diatas 1.000 kwh,” ujarnya.(HER)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here