SHARE
Penambangan timah secara konvensional di Provinsi Bangka Belitung.

Pangkalpinang, GEO ENERGI – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi berjanji bakal melegalkan operasi tambang rakyat. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung.

“Saat ini, kita masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum melegalkan tambang rakyat ini,” kata Rustam di Pangkalpinang, Selasa (30/6). Perpres tersebut diperlukan, agar masyarakat bisa menambang timah.

Pasalnya, bila tanpa ada payung hukum, akan merugikan masyarakat karena tidak bisa menambang timah. “Jika tidak ada payung hukum, tentu masyarakat akan terus ketakutan, cemas dan was-was melakukan penambangan timah,” paparnya.

Tanpa payung hukum, menurut dia, masyarakat juga sulit menjual hasil tambang kepada pembeli, termasuk dengan harga rendah atau di bawah harga pasaran. “Pekan lalu, kami memaparkan masalah tambang rakyat ini kepada Presiden Joko Widodo, dan beliau siap membantu menyelesaikan permasalahan tambang rakyat ini.”

Karena itu, Rustam berharap Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perpres yang mengatur aktivitas penambangan rakyat di darat dan laut. Perpres ini tidak berlaku untuk penambangan di hutan lindung, termasuk konservasi dan kawasan larangan menambang lainnya.(ABA)

2 COMMENTS

  1. Pemberitaan di media lokal maupun nasional beberapa waktu lalu, memuat berita tentang rencana pemerintah melegalkan tambang rakyat di bangka belitung, bertepatan dengan kunjungan kerja presiden jokowi ke propinsi bangka belitung pada tanggal 20-21 juni 2015 lalu.
    Berita ini tentunya memberikan angin segar kepada masyarakat bangka belitung yang telah mengantungkan hidupnya dari usaha penambangan bijih timah. Karena kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat ini, diketahui banyak dilakukan tanpa ijin. Dan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat ini disebut dengan “pertambangan ilegal” atau “ilegal mining”.
    Kembali kepada persoalan keinginan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, untuk melegalkan tambang rakyat yang selama ini dilakukan dengan ilegal yang kemudian menjadi legal. Tentunya tidak dilakukan dengan mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba sudah sangat jelas mengatur tata cara pengelolaan pertambangan untuk pertambangan rakyat.
    Dan penyataan Gubernur dalam pemberitaan yang menyebutkan “sedang menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum untuk melegalkan tambang rakyat . Dan Perpres ini tidak berlaku untuk penambangan di hutan lindung, termasuk konservasi dan kawasan larangan menambang lainnya”, hal ini terkesan dalam pelaksaannya nanti Perpres yang akan dikeluarkan oleh presiden ini, akan menabrak aturan yang sudah ditetapkan, dan sudah pasti bertentangan semua ketentuan peraturan yang berlaku . Sebab upaya untuk melegalkan hal yang ilegal khususnya menyangkut persoalan tambang rakyat di Bangka belitung ini, pemerintah seharusnya sudah mengkaji guna mengetahui apa sebenarnya akar permasalahannya, yang menjadikan tambang rakyat di bangka belitung ini dikatakan pertambangan ilegal.
    Masyarakat pun kiranya harus memahami bahwa upaya untuk melegalkan tambang rakyat ini bukan seperti membalik kan telapak tangan atau dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek aturannya. Sebab penyebab ilegalnya aktifitas para penambang timah rakyat di bangka belitung selama ini disebabkan oleh :
    Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dilaksanakan tanpa ijin yaitu Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)
    Dan kegiatan pertambangannya pun dilakukan bukan diatas wilayah yang memang diperuntukan untuk kegiatan pertambangan rakyat yaitu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
    Peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangannya tidak memenuhi unsur Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3).
    Kemudian pelaksanaan pertambangan yang dilakukan oleh penambang rakyat selama ini mengenyampingkan aspek-aspek lingkungan karena tidak memiliki Amdal.
    Jika semua hal yang disebutkan diatas tidak dapat dipenuhi oleh penambang rakyat, apakah pemerintah tetap akan melegalkan kegiatan tambang rakyat yang persyaratan pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    Presiden pun pasti memahami jika yang dibutuhkan oleh masyarakat penambang saat ini, adalah kepastian hukum dalam berusaha, dan masyarakat tidak akan mempermasalahkan seperti bentuk payung hukumnya. Dan cara yang paling realistis untuk program jangka pendek guna mengakomodir kepentingan para penambang rakyat adalah pola kemitraan yang telah diatur melalui Permen EDSM Nomor 24 Tahun 2012.
    Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah diharapkan dapat menfasilitasi para masyarakat penambang ini, untuk dapat terlibat melalui pola kemitraan ini, dan kemudian pemerintah dapat melakukan inventarisasi terhadap lahan-lahan, yang nanti akan persiapkan untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga nanti masyarakat dapat lebih tenang melakukan usaha pertambangannya, tanpa harus takut lagi dikejar-kejar aparat hukum seperti yang terjadi selama ini.

  2. Mau Legal ya begini saja Men Dak Nya

    Pemberitaan di media lokal maupun nasional beberapa waktu lalu, memuat berita tentang rencana pemerintah melegalkan tambang rakyat di bangka belitung, bertepatan dengan kunjungan kerja presiden jokowi ke propinsi bangka belitung pada tanggal 20-21 juni 2015 lalu.
    Berita ini tentunya memberikan angin segar kepada masyarakat bangka belitung yang telah mengantungkan hidupnya dari usaha penambangan bijih timah. Karena kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat ini, diketahui banyak dilakukan tanpa ijin. Dan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat ini disebut dengan “pertambangan ilegal” atau “ilegal mining”.
    Kembali kepada persoalan keinginan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, untuk melegalkan tambang rakyat yang selama ini dilakukan dengan ilegal yang kemudian menjadi legal. Tentunya tidak dilakukan dengan mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba sudah sangat jelas mengatur tata cara pengelolaan pertambangan untuk pertambangan rakyat.
    Dan penyataan Gubernur dalam pemberitaan yang menyebutkan “sedang menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum untuk melegalkan tambang rakyat . Dan Perpres ini tidak berlaku untuk penambangan di hutan lindung, termasuk konservasi dan kawasan larangan menambang lainnya”, hal ini terkesan dalam pelaksaannya nanti Perpres yang akan dikeluarkan oleh presiden ini, akan menabrak aturan yang sudah ditetapkan, dan sudah pasti bertentangan semua ketentuan peraturan yang berlaku . Sebab upaya untuk melegalkan hal yang ilegal khususnya menyangkut persoalan tambang rakyat di Bangka belitung ini, pemerintah seharusnya sudah mengkaji guna mengetahui apa sebenarnya akar permasalahannya, yang menjadikan tambang rakyat di bangka belitung ini dikatakan pertambangan ilegal.
    Masyarakat pun kiranya harus memahami bahwa upaya untuk melegalkan tambang rakyat ini bukan seperti membalik kan telapak tangan atau dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek aturannya. Sebab penyebab ilegalnya aktifitas para penambang timah rakyat di bangka belitung selama ini disebabkan oleh :
    Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dilaksanakan tanpa ijin yaitu Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)
    Dan kegiatan pertambangannya pun dilakukan bukan diatas wilayah yang memang diperuntukan untuk kegiatan pertambangan rakyat yaitu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
    Peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangannya tidak memenuhi unsur Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3).
    Kemudian pelaksanaan pertambangan yang dilakukan oleh penambang rakyat selama ini mengenyampingkan aspek-aspek lingkungan karena tidak memiliki Amdal.
    Jika semua hal yang disebutkan diatas tidak dapat dipenuhi oleh penambang rakyat, apakah pemerintah tetap akan melegalkan kegiatan tambang rakyat yang persyaratan pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    Presiden pun pasti memahami jika yang dibutuhkan oleh masyarakat penambang saat ini, adalah kepastian hukum dalam berusaha, dan masyarakat tidak akan mempermasalahkan seperti bentuk payung hukumnya. Dan cara yang paling realistis untuk program jangka pendek guna mengakomodir kepentingan para penambang rakyat adalah pola kemitraan yang telah diatur melalui Permen EDSM Nomor 24 Tahun 2012.
    Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah diharapkan dapat menfasilitasi para masyarakat penambang ini, untuk dapat terlibat melalui pola kemitraan ini, dan kemudian pemerintah dapat melakukan inventarisasi terhadap lahan-lahan, yang nanti akan persiapkan untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga nanti masyarakat dapat lebih tenang melakukan usaha pertambangannya, tanpa harus takut lagi dikejar-kejar aparat hukum seperti yang terjadi selama ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here