SHARE
Semburan Lumpur Lapindo. di Sidoarjo, Jawa Timur (ilustrasi)

Jakarta, GEO ENERGI – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, langkah pemerintah mengucurkan dana talangan Rp781 miliar untuk korban Lumpur Lapindo dinilai bukan solusi permasalahan lumpur Lapindo, di Sidoarjo, Jawa Timur.

Talangan Rp781 miliar kepada PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), guna pelunasan ganti rugi lahan serta bangunan akibat semburan lumpur Lapindo, dengan jangka waktu 4 tahun dengan jaminan aset tanah korban yang sudah diganti rugi oleh pihak perusahaan sebesar Rp3,03 triliun.

“Tak lebih sekadar transaksi ekonomi melalui pengambilalihan aset, tanpa upaya penyelesaian menyeluruh atas permasalahan lumpur Lapindo itu sendiri. Jangan lupa, pada 29 Mei 2007, setahun setelah bencana semburan lumpur Lapindo, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengeluarkan hasil pemeriksaan terkait penanganan bencana lumpur Lapindo,” tulis Jatam kepada Geo Energi, Jumat (26/6).

Temuan BPK menyebutkan ada sejumlah pelanggaran tekait perizinan dan pengawasan eksplorasi sumur Banjarpanji-1, pelaksanaan eksplorasi sumur Banjarpanji-1, hingga ketiadaan pengawasan eksplorasi migas oleh Pemerintah (BP Migas dan Departemen ESDM).

Temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran prosedur dan peraturan, mulai dari proses tender, peralatan teknis hingga prosedur teknis pengeboran sumur-sumur minyak di Sidoarjo. “Kebijakan pemerintah melalui dana talangan akan membawa beberapa permasalahan mendasar lainnya.”(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here