SHARE
Kuasa hukum bekas Menteri BUMN Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra.

Jakarta, GEO ENERGI – Kuasa hukum bekas Menteri BUMN Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan ada motif politik dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan 16 unit mobil listrik di tiga Kementerian BUMN.

“Bisa saja persoalan hukum itu dilatarbelakangi motif politik untuk mencelakakan seseorang. Saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu,” kata Yusril di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan, bila dalam perkembangan kasus nantinya lebih ditemui motif politik ketimbang perkara hukum, menurut dia bakal menyulitkan Kejaksaan Agung dalam penyidikan kasus ini. “Kalau lebih bermotif politik, penyidik akan kesulitan mengumpulkan alat-alat bukti dan menyusun argumentasi hukum, pada akhirnya mereka akan terpojok sendiri,” papar Yusril.

Dalam pengadaan dan pengerjaan mobil listrik, menurut dia murni urusan antara ketiga BUMN dengan Dasep Ahmadi, selaku pihak yang mengerjakan proyek tersebut. “Saya melihat, terlalu jauh untuk mengaitkan Pak Dahlan ke mobil listrik itu,” katanya.

Adapun nilai proyek dari pengadaan 16 unit mobil listrik tersebut mencapai Rp32 miliar, dan sejauh ini penyidik khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka. Keduanya adalah Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi dan Agus Suherman, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia.

Saat kasus terjadi, Agus merupakan salah satu pejabat di Kementerian BUMN. Ia diketahui berkordinasi dengan 3 BUMN untuk membiayai pengadaan mobil listrik, serta menunjuk Dasep Ahmadi untuk mengerjakan mobil tersebut.(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here