SHARE
Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) , Marwan Batubara.

Jakarta, GEO ENERGI – Pemerintah dan DPR diminta menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola hulu minyak dan gas di Indonesia, dalam pembahasan revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas. Hal itu disampaikan pakar energi Marwan Batubara.

Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) itu menegaskan, pemerintah tak perlu membuat BUMN baru untuk mengautr tata kelola migas. “Pemerintah dan DPR tidak perlu repot membentuk BUMN baru, cukup dilakukan melalui penguatan BUMN yang sudah ada, yakni Pertamina,” katanya di Jakarta, Ahad (14/6).

Dikatakan Marwan, pengelolaan hulu migas oleh BUMN haruslah sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Pernyataan Marwan disampaikan terkait revisi UU Migas yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

“Rencana pemerintah memberikan fungsi pengelolaan hulu migas kepada BUMN merupakan langkah tepat, karena sesuai konstitusi. Tapi pemerintah cukup menyerahkannya kepada Pertamina yang berpengalaman mengelola usaha migas,” paparnya.

Sesuai amanat konstitusi, menurut dia fungsi pengawasan, pembuatan kebijakan, dan pengaturan dilakukan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Adapun peran pengelolaan diberikan ke BUMN, yakni Pertamina.

Ia menjelaskan, banyak negara mendukung dominasi BUMN-nya atas kekayaan alam di negara masing-masing. Karena itu, dengan memberikan hak pengelolaan kepada Pertamina, maka BUMN tersebut bisa berkembang lebih besar lagi.

“Kalau BUMN baru, memerlukan waktu untuk penataan organisasi, SDM, infrastruktur, kewenangan, dan pembiayaan yang kuat. Demi kepentingan efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional, maka pembentukan BUMN baru menjadi kurang relevan.”(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here