SHARE
Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Salehudin.

Tenggarong, GEO ENERGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara menggelar Rapat Paripurna terkait pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2010-2015. Paripurna digelar atas amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pilkada Serentak.

Ketua DPRD Kukar Salehudin mengatakan, kendati masa jabatan bupati dan wakilnya baru berakhir pada 30 Juni 2015 mendatang, tapi Paripurna dilaksanakan murni sebagai syarat administrasi. “Sesuai amanat UU dan Surat Pusda Kabupaten dan Provinsi, kami respon dengan melakukan Paripurna,” paparnya, di ruang kerjanya, Gedung DPRD Kukar, Tenggarong, Jumat (12/9).

“Jabatan bupati habis pada 30 Juni nanti, tapi ini menjadi syarat administrasi untuk pemberhentian secara terhormat, dan nanti berbarengan dengan masuknya PJ (penanggung jawab) bupati. Bulan Desember nanti kita Pilkada, lalu di bulan Januari atau Februari 2016 sudah ada pelantikan. Jadi, PJ- nya saja selama 8 bulan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kukar,” jelas Saleh kepada Geo Energi.

Disinggung ihwal keterlibatan DPRD dalam mekanisme fit and proper test untuk calon bupati mendatang, Saleh menjelaskan DPRD masih mengikuti proses yang berlangsung. Karena, menurut dia saat ini ada wacana penghapusan mekanisme fit and proper test.

“Kalau sementara, di UU kan sudah dihapuskan, walaupun sempat didebatkan terkait uji kelayakan dan fit and proper test itu. Tapi, kami tetap mengikuti proses yang ada saat ini. Kita masih mengurusi tahapan Pilkada yang termasuk pada pembiayaan APBD yang kita sahkan,” ujarnya.(YAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here