SHARE

Diperiksa Bareskrim

Dan Pada Senin siang (8/6/2015), penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi kasus korupsi penjualan kondensat oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Pihak penyidik Bareskrim Polri sebelumnya juga mengaku telah mengantongi laporan keuangan sementara dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi PT TPPI. Laporan itu nantinya akan dianalisis untuk mengetahui aliran dana mencurigakan. “Saya sudah dapat transaksi keuangan dari PPATK hari ini, tapi itu masih global dan belum dianalisis. Hasil yang diterima baru dari TPPI saja. Masih hasil laporan sementara, yang masih perlu dianalisis,” ungkap Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edi Simanjuntak di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/6).

Laporan keuangan sementara itu, tambahnya, akan dijadikan bahan untuk memeriksa para tersangka yang akan dijadwalkan pekan depan. “Sekarang masih dianalisis oleh Kasubdit Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjadi dasar pemeriksaan. Data yang nanti pada saat pemeriksaan tersangka minggu depan bisa kami gunakan untuk mempertanyakan kepada tersangka yang akan kami periksa,” tutur Victor.

Penyidik Bareskrim Polri kepada Sri Mulyani memang agak eksklusif kenapa harus diperiksa di kantor Kemenkeu, apakah sebuah reputasi Sri Mulyani dipertaruhkan karena dia orang bank Dunia dan akan tercela jika di panggil Bareskrim?
Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidani Hukum, Trimedya Panjaitan Mengaku aneh atas pemeriksaan Sri Mulyani di kantor Kementrian keuangan. “Ini yang aneh, selalu saja Sri Mulyani ini mendapatkan ‘privilege’ baik di KPK maupun Polri. KPK ketika itu juga memeriksa dikantornya, sementara yang lainnya diperiksa di KPK. Sekarang di kepolisian periksanya di kementerian Kementerian Keuangan. Ya, saya melihat berlebihan privilege yang diberikan kepada Sri Mulyani dari Bareskrim,” kata Trimedya Panjaitan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (9/6).

Dikabarkan juga bahwa komisi III akan mengkaji dan melihat perkembangan kasus itu setelah Purnomo Yusgiantoro yang akan diperiksa pada (10/6)

Malah menurut nya harusnya Jusuf Kalla juga dipertanyakan karena JK yang memutuskan untuk TPPI dapat proyek itu. Karena Sri Mulyani tanda tangani itu dibawah perintah JK. Sebelumnya JK bilang pihaknya hanya membantu TPPI yg waktu itu lagi limbung,ujarnya.***AENDRA MEDITA l Laporoan TIM GEO ENERGI (RBW,EDY, YAS, GDH, FEL, REZ, HER, DSU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here