SHARE

Politik Bau Bangkai Migas

Sementara itu sektor energi menjadi sektor yang sangat penting bagi sebuah negara. Namun sayangnya di Indonesia sektor tersebut dikuasai oleh kelompok elit yang tidak pro pada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Salamudin Daeng Direktur Asosiasi Politik Ekonomi Indonesia (APEI) saat diskusi publik di Kawasan Cikini Jakarta Pusat.

“Pemerintah yang menguasai sektor migas cenderung tidak punya kebijakan yang arahnya untuk kepentingan nasional,” kata Salamaudin, di Cikini Jakarta Pusat, Jum’at (8/5/15)

Pernyataan tersebut diungkapkan Salamudin, dengan memaparkan dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan tersebut mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM), karena mengikuti harga pasar hingga tak adanya sebuah usaha untuk mencari sumber minyak baru,guna memenuhi kebutuhan BBM nasional.

Dalam diskusi tersebut, dia juga mengatakan pentingnya pengawasan atas kebijakan pemerintah yang cenderung terlihat menguntungkan kelompok elit tertentu. Salah satunya adalah eskpor minyak yang cukup besar. Kebutuhan BBM yang terus meningkat, membuat ekspor minyak juga terus meningkat. Kini ekspor minyak kita kurang lebih mencapai 450 ribu barel per hari.

“450ribu barel minyak per merupakan transaksi yang cukup besar, belum lagi cost recovery dan ekspor minyak. Transaksi besar ini harus diawasi betul-betul, katanya.

Samentara itu adanya pergantian para pejabat baik di Kementerian ESDM dan SKK migas berpotensi membentuk oligarki yang tidak memenuhi kebutuhan nasional.

“Banyaknya pergantian pejabat dalam institusi Migas, karena tejerat kasus korupsi, terlihat bukan menyelamatkan Sektor migas tetapi malah mengacaka-acak,” tambah Salamudin.

Ditepi lain Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean sangat mengapresiasi tindakan Bareskrim Polri yang telah dengan berani menggeledah kantor Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) terkait kasus Pencucian Uang yang menetapkan Deputi BP Migas berinisial DH sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Ferdinand Hutahaean menilai kasus ini sebagai suatu kasus besar karena menyangkut kebijakan nasional, oleh karena itu EWI mendukung penuh Bareskrim untuk membuka kasus ini seluas-luasnya. Sinergi antara Bareskrim dan KPK sangat diharapkan untuk menindak-lanjuti kasus ini.

EWI juga meminta agar kasus ini tidak berhenti sampai di DH, juga tidak berhenti hanya pada kasus TPPI. Penyidik harus mengembangkan perkara hingga ke Kepala BP Migas saat itu dan mengembangkan penyidikan untuk menemukan unsur korupsinya supaya penuntutan bisa lebih lengkap dan tidak membiarkan siapapun yang terlibat dalam kasus ini bebas.

Kasus SKK Migas dan TPPI ini diduga telah merugikan keuangan negara senilai lebih dari Rp. 1,3 Triliun, dimana kasus ini juga menyangkut kebijakan nasional yang butuh keputusan tertinggi dari Presiden.

Ferdinand mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menyita kilang minyak TPPI dan menjadikannya aset nasional, supaya kasus ini bisa selesai dengan baik, secara hukum maupun kebijakan pemerintah.

“Maka dalam kesempatan ini, kami juga menyarankan kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan kebijakan menyita kilang minyak TPPI dan menjadikannya aset nasional. Ini sangat penting supaya kasus ini selesai baik sisi hukumnya maupun sisi kebijakannya. Presiden harus berani mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan bagi negara yaitu mengambil kilang TPPI menjadi aset bangsa” tulis Direktur Eksekutif EWI tersebut dalam rilisnya.

EWI juga menyatakan siap mengawal proses penegakan hukum terkait kasus SKK Migas dan PTTI ini. Juga mendesak pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh dan komprehensif.

Perkembangan berlanjut dalam kasus TPPI, Direktur Operasional Bank Dunia yang mantan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan BP Migas (yang kemudian berubah nama menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas), yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8,5 triliun.

Akankah Sri diperiksa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri? Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskirim Mabes Polri Victor Simanjuntak mengatakan, sebenarnya Menteri Keuangan masa itu tidak perlu diperiksa karena di bawah surat izin penjualan tersebut dinyatakan bahwa penyerahan dan pembayaran dapat dilakukan sepanjang memenuhi prosedur yang berlaku.

Tapi, lain lagi sikap Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso. Ia menyatakan oihaknya siap memeriksa Sri Mulyani. “Nanti kami periksa. Kami berani periksa semua, yakin, siapa yang berkaitan dengan itu kami periksa,” kata Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/5).

Apa yang diungkapkan Budi itu sesuai dengan harapan Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia berharap Bareskrim Mabes Polri memeriksa Sri. Karena, Sri berperan pada pemberian persetujuan untuk penunjukan langsung penjualan kondesat yang melibatkan SKK Migas dengan TPPI.

Uchok mengungkapkan, Sri Mulyani yang ketika itu masih menjadi Menteri Keuangan tetap memberikan persetujuan terhadap pembayaran tidak langsung melalui Surat Nomor S-85/MK.02/2009 tanggal 12 Februari, dengan merujuk pada Surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas. Persetujuan itu disampaikan kepada Direktur Utama TPPI lewat surat Nomor 011/BPC0000/2009/S2 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan PTTPPI sebagai Penjual Kondensat Bagian Negara. Padahal, kata Uchok lagi, surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas tidak boleh dipakai sebagai landasan hukum atas persetujuan Kementerian Keuangan tersebut.

“Kalau tidak ada persetujuan dari Menkeu, tidak mungkin ada pemberian penunjukan langsung kepada TPPI. Harus diperiksa dong atas persetujuan tersebut dan Bareskrim jangan pilih kasih dalam penegakan hukum,” ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5).

Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, menurut Uchok, bukan pejabat yang bewerwenang. Itu jelas bisa diduga telah melanggar prosedur sesuai Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BPOOOOO/2003-S0 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah Kondensat Bagian Negara.

Uchok pun berharap Bareskrim fokus pada dua modus tindak pidana dugaan korupsi di kasus itu. Modus pertama: penunjukan langsung. Kedua: pengiriman kondesat sebelum adanya penandatanganan kontrak seller appointment agreement (SAA).

Penunjukan langsung penjualan kondesat itu, tambah Uchok, telah berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut dia, BP Migas atau SKK Migas telah melanggar prosedur sesuai Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BPOOOOO/2003-S0 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah Kondensat Bagian Negara. Dalam proses penetapan PT TPPI, lanjutnya, tidak terdapat dokumentasi hasil penilaian pemeriksaan dari Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah Kondensat Bagian Negara sebagai dasar penetapan penunjukan langsung PT TPPI, untuk selanjutnya diolah di kilang dalam negeri.

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 ditemukan piutang yang berpotensi tidak tertagih dari kerja sama tersebut mencapai Rp 1,35 triliun. Dalam audit juga disebut, Menteri Keuangan yang menjabat saat BP Migas melakukan penunjukan langsung ke TPPI dinilai ikut bertanggung jawab.

Menurut BPK, Menteri Keuangan mengetahui TPPI pada awal 2009 sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan itu sulit memperoleh pinjaman modal kerja. Tambahan pula, Direktur Utama TPPI mengirimkan surat ke Menteri Keuangan tertanggal 19 Desember 2008 perihal Permohonan Persetujuan Tata Cara Pembayaran Kondensat yang Dikelola BP Migas untuk diolah TPPI.

Terbongkarnya kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) penjualan kondensat yang merugikan negara hingga mencapai Rp 2 triliun terbilang salah satu kasus besar di sektor migas yang berhasil diungkap oleh Bareskrim Mabes Polri.

Apalagi kasus ini melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, dengan terbongkarnya kasus ini bisa menjadi momentum untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di SKK Migas.

“Terbongkarnya kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap kinerja SKK Migas. Audit ini bisa dilakukan tanpa harus diminta atau atas inisiatif BPK sendiri, dan itu dilindungi undang-undang,” kata Boyamin kepada Geo Energi melalui sambungan telepon, Jumat (9/5) malam.

Menurutnya, audit BPK itu bisa dilakukan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi antara lain kasus korupsi Petral, dan kontrak kerjasama yang melibatkan SKK Migas.

Sejauh ini Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2 triliun tersebut. Dua tersangka baru ditetapkan pada Jumat siang. Sebelumnya penyidik telah menetapkan satu tersangka, yakni mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono.

“Ada tersangka baru. Sekarang tersangka total ada tiga, yakni DH, HW dan RP,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Victor E Simanjuntak di Bareskrim.

RP merupakan mantan Kepala SKK Migas Raden Priyono, dan serta HW tak lain adalah pendiri TPPI, Honggo Wendratmo.
Sayangnya Victor enggan tak mau menjelaskan peranan para tersangka tersebut. “Peranan mereka di antaranya penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Victor menambahkan pihaknya tidak hanya berhenti menjerat tiga tersangka tersebut melainkan pihaknya memastikan akan ada tersangka-tersangka baru lainnya dari kasus ini.

Dalam kasus TPPI Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap memberikan persetujuan terhadap pembayaran tidak langsung tersebut. Dalam pelaksanaan kontrak diketahui TPPI mengalami kesulitan pembayaran kepada pemerintah. Musababnya, Pertamina akan membayar dengan cara offsetting atau menghitung dengan utang TPPI kepada Pertamina sebelumnya. Akibatnya, perusahaan itu tidak mampu membayar kewajibannya ke negara.

BPK juga menyoroti surat dari Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas yang memberikan penunjukkan langsung kepada TPPI. Ini tak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja BP Migas yang menetapkan penjualan kondensat bagian negara melalui mekanisme penunjukan langsung dilakukan oleh Kepala BP Migas. Meski kondisi keuangan TPPI bermasalah, BP Migas tetap menyalurkan kondensat ke TPPI.

Sampai sekarang baru ada tiga orang yang dijadikan tersangka untuk kasus ini. Mereka adalah mantan Kepala SKK Migas (dulu BP Migas) Raden Prijono, Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan pendiri TPPI Honggo Wendratmo. ***AENDRA MEDITA l Laporoan TIM GEO ENERGI (RBW,EDY, YAS, GDH, FEL, REZ, HER, DSU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here