SHARE
Ilustrasi/Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI – PT. Freport Indonesia menyetujui anjuran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang mengubah kerjasama antar pemerintah dengan Freport, yang awalnya dalam bentuk sistem kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK).

Pada 25 Mei 2015, dalam rangka merespon tuntutan mahasiswa mengenai masalah Freeport dan Blok Mahakam, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Menteri ESDM tengah mencari solusi agar dapat meneruskan operasi Freeport di Indonesia tanpa melanggar PP Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur perpanjangan kontrak karya harus dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir.

“Kami telah melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM yang juga dihadiri Pak Movet. Pak Menteri menyampaikan ini merupakan terobosan yang dapat dilakukan menggunaan UU Minerba,” ujar Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta (10/5).

Menurut Maroef, pemutusan kerjasama ini dirasa tidak akan menyelesaikan semua masalah, malah akan menambah masalah baru dimana perekonomian Papua akan terguncang. Selain itu pemutusan kerjasama ini akan berdampak pada politik, sehingga malah akan merusak iklim investasi di Indonesia.

Keputusan ini merupakan awal yang penting untuk percepatan keputusan tentang kelanjutan operasi Freeport. Dari 6 butir hal-hal yang perlu dinegosiasikan, tinggal aspek yang perlu difinalisasi, yaitu fiskal dan status hukum kelanjutan operasi. Empat lainnya yang telah disepakati adalah wilayah operasi,peningkat local content, divestasi dan pembangunan smelter.

“Dengan IUPK kami dapat menyelesaikan masalah fiskal dan perpanjangan kontrak. Jika IUPK sudah finalisasi tinggal tunggu persetujuan dari Pemerintah,” jelas Maroef. (GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here