SHARE
Foto: Albert/ST

Jakarta, GEO ENERGI – Undang-Undang Migas No.22/2001 dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR, Dr Kurtubi. Dalam UU tersebut, menurut dia pemerintah telah menurunkan derajatnya menjadi sejajar dengan investor.

“UU tersebut menciptakan sistem tata kelola yang tidak efisien. Proses investasi eksplorasi menjadi sangat panjang dan birokratik, karena BP Migas sebagai penandatangan kontrak bukanlah pemegang kuasa pertambangan,” paparnya, dalam sebuah diskusi di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan, UU tersebut telah mencabut azas Lex Spesialis dalam dunia industri migas nasional. Sel1ma 14 tahun berlaku, menurut dia UU tersebut telah banyak merugikan negara, seperti produksi minyak mentah sangat rendah dan terus turun. Termasuk merugikan negara secara finansial.

Pasalnya, sejak UU tersebut berlaku, nyaris tidak ada penemuan cadangan migas baru yang signifikan. “Kilang BBM tidak pernah dibangun, karena yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan BBM tidak lagi Pertamina, melainkan pemerintah,” tegas Kurtubi.

Karena itu, ia berharap UU Migas No.22/2001 harus segera diganti dengan UU Migas yang konstitusional, demi mempercepat kemakmuran rakyat. Hal itu bisa menjadi solusi bagi masalah migas nasional.(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here