SHARE
ILUSTRASI

Jakarta, GEO ENERGI – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengajukan praperadilan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Polda Jawa Barat, di Pengadilan Negeri Bandung, dalam kasus pengelolaan hutan di KPH Bogor yang melibatkan 12 perusahaan pertambangan.

Laporan Walhi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Perhutani Jawa Barat terkait pengloaan hutan oleh KPH Bogor. “Ada 12 perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di wilayah hutan produksi yang masuk wilayah Perhutani, dan tidak memiliki izin pinjam pakai dari Menteri LHK,” papar Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramdan, Rabu (10/6).

Dikatakan Dadan, bila merujuk Peraturan Kehutanan, apa yang dilakukan 12 perusahaan yang terikat KSO (kerjasama operasi) merupakan tindak pidana. Begitu juga dengan Perhutani, bisa diseret ke pengadilan. “12 perusahaan tersebut belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi.”

Termasuk belum memiliki persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Perusahan tersebut adalah PT. Lumbung Mineral Sentosa, PT. Indoloma Tunggal Perkasa, PT. Shekinah Glory, PT. Bayu Respani, PT. Makmur Sejahtera Mandiri, PT. Tunas Jaya Tamamas, PT. Bintang Delapan Mineral, PT. Marga Wisesa, PT. BOSGCO, CV. Tambang Jaya Indah, CV. Palm Mineral Indonesia dan Koperasi Taman Caringin II.

Walhi menuntut Polda Jabar untuk membuka kembali kasus penambangan di wilayah hutan yang diduga dilakukan oleh ke-12 perusahaan tersebut. Tindakan ini, menurut Dadan jelas tindakan pidana sesuai Pasal 38 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU.(NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here