SHARE
'Dialog Penanganan Sampah Plastik' yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (10/6).

Jakarta, GEO ENERGI – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengundang perwakilan Kementerian Perindustrian, PT Unilever, Ketua Asosiasi Retail Indonesia, serta Asosiasi Pengusaha Daur Ulang Plastik Indonesia untuk membahas pengelolaan limbah yang dikemas dalam rangkaian ‘Dialog Penanganan Sampah Plastik’ yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Hal itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. “Sesuai Amanat UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus diubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumberdaya,” papar Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, Rabu (10/6).

Dikatakan Siti, kini lebih dari 90 persen kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar. Upaya pemilahan dan pengolahan sampah masih sangat minim, sebelum akhirnya sampah ditimbun di TPA. Jika kebijakan do nothing tetap dilaksanakan, maka kebutuhan lahan untuk TPA akan meningkat menjadi 1.610 hektar pada 2020.

Sulitnya pengadaan lahan TPA, mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggagas lahirnya komitmen Indonesia Bersih Sampah 2020, pada tahun 2014. Upaya pengurangan timbulan sampah tanpa menghilangkan nilai guna dan nilai ekonominya, menjadi tantangan pengelolaan sampah ke depan bagi Pemerintah Indonesia.

“Pendekatan end of pipe diganti dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), tanggung jawab produsen atau extended producer responsiblity (EPR), daur ulang material (material recovery), daur ulang energi (energy recovery), pemanfaatan sampah (waste utilisation), dan pemrosesan akhir sampah di TPA berwawasan lingkungan,” kata Siti.

Prinsip tersebut, menurt dia dilaksanakan dari hulu saat barang belum dimanfaatkan, sampai hilir saat barang dan kemasan mencapai akhir masa gunanya. Karena itu, Siti Nurbaya menegaskan, pemerintah telah menetapkan target pengurangan dan pengolahan sampah, sampah plastik termasuk di dalamnya, sebesar 20 persen dari total timbulan sampah pada tahun 2019.

Penetapan target tersebut mempertimbangkan (1) penyusunan skala prioritas jenis sampah plastik apa yang perlu ditangani terlebih (misalnya: kantong plastik, styryofoam, bungkus makanan) (2) Jumlah target pengurangan dan daur ulang sampah plastik didasarkan hasil perhitungan realistik, terukur, dan bertahap. (3) Prioritas wilayah pengurangan dan daur ulang sampah plastik.

“Semoga dialog hari ini dapat memberikan dukungan guna mewujudkan kebijakan dan regulasi yang disusun oleh pemerintah melalui koordinasi dan kolaborasi semua pihak yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah,” tutupnya.(NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here