SHARE
ILUSTRASI

Denpasar, GEO ENERGI – Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Sudirman Said berharap adanya Peraturan Presiden (Perpres) menyangkut program listrik 35.000 megawatt. Perpres, menurut dia sangat penting guna menanggulangi hambatan proyek tersebut, semisal pengadaan lahan dan izin di daerah.

“Kami ingin isu yang sudah diidentifikasi (pengadaan lahan, red) menjadi usulan, sehingga ada payung hukum atau regulasi yang lebih tinggi,” katanya, usai menggelar bertemu para pemimpin ketenagalistrikan di Kantor PLN Distribusi Bali, di Denpasar, Senin (8/6).

Program tersebut, dikatakan Sudirman perlu payung hukum dalam bentuk Perpres. Sebab, sejauh ini Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 terkait prosedur pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listik, dinilai belum mencukupi.

Karena itu, Perpres bisa menjadi terobosan untuk menyelesaikan kendala perizinan di pemerintah daerah. “Kami akan sampaikan ini kepada presiden dan wakil presiden melalui menteri koordinator. Kami mohon, masalah ini bisa diselesaikan dengan payung hukum yang lebih kuat (Perpres),” ucapnya.

Permasalahan lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah menyangkut perizinan lokasi, misalnya pembangunan lokasi pembangkit, transmisi, dan menara yang dijadikan objek pajak.(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here