SHARE
ILUSTRASI

Jakarta, GEO ENERGI – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak keras rencana pemerintah untuk mengubah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menjadi sebuah Bad‎an Usaha Milik Negara (BUMN) khusus.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR yang juga pakar energi, Kurtubi. Langkah pemerintah mengubah sistem SKK Migas menjadi perusahaan pelat merah, menurut dia bakal menciptakan sistem yang lebih ribet di masa mendatang.

Pembentukan BUMN migas baru, menurut dia justru potensial menciptakan adanya benturan kepentingan dengan Pertamina. “Kami menolak keras dikonversinya SKK Migas jadi BUMN khusus. Sebab, ini akan menciptakan sistem yang ribet,” tegasnya, di Jakarta, Jumat (5/6).

Kurtubi berkukuh, sejauh ini Indonesia cukup memiliki satu perusahaan pelat merah sektor migas, yakni PT Pertamina (Persero). Tidak perlu lagi membentuk perusahaan BUMN baru yang menangani sektor migas.

“Kalau dibentuk (BUMN khusus,) mana lapangan minyaknya, pom bensinnya, tankernya, kilangnya? Jangan-jangan, BUMN ini hanya punya aset dan meja. Aneh di dunia itu enggak ada seperti ini konsepnya. Kasihan negeri ini, jangan dijadikan bahan eksperimen kedua kalinya.(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here