SHARE
ILUSTRASI

Jakarta, GEO ENERGI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian negara dalam pelaksanaan jasa konsultan dan konstruksi proyek pencetakan sawah oleh Kementerian BUMN, pada 2012-2014. Hal itu diungkapkan oleh Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi.

“Untuk modusnya biar Bareskrim yang mengetahui, tapi ada cara-cara yang tidak efektif (dalam pencetakan sawah, red) yang berpotensi merugikan negara,” kata Achsanul di Gedung DPR Jakarta, Kamis (4/6).

Achsanul menjelaskan, cara-cara yang menurut dia tidak efektif dan diduga merugikan keuangan negara adalah tidak adanya keterlibatan dari pihak Kementerian Pertanian, lokasi pencetakan sawah, dan keterlibatan Kementerian BUMN sebagai pelaksana proyek tersebut.

Ia mempersoalkan kenapa pelaksanaan proyek tersebut tidak melibatkan Kementan atau dinas pertanian. Dipersoalkan juga kenapa proyek tersebut dilaksanakan di Ketapang, Kalimantan Barat dan bukan di Pulau Jawa yang mudah terjangkau.

Apalagi, menurut dia PT Sang Hyang Seri (SHS) dan PT Hutama Karya (HK), yang ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek, bukanlah perusahaan yang memiliki fokus bisnis dalam pencetakan sawah. “Mereka fokusnya di bisnis industri pertanian, bukan industri pencetakan sawah.”(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here