SHARE
Transhipment (ilustrasi)

Jakarta, GEO ENERGI – Pengusaha perikanan tangkap mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti memberikan kelonggaran terkait kebijakan transhipment. Kelonggaran agar bisa melakukan alih muat di tengah laut (transhipment), bisa membantu pengusaha perikanan nasional.

“Kami berharap kebijakan transhipment jangan dicabut, karena ditakutkan dibawa lagi ke luar negeri. Tapi tolong diberikan perlakukan khusus alih muat bagi kapal nasional, agar bisa jalan,” kata Ketua Asosiasi Kapal Perikanan Nasional Sulawesi Utara, Rudi Waluko di Jakarta, Kamis (4/6).

Kendati pengusaha perikanan nasional menyambut baik Permen KP No.57 2014 tentang pelarangan transshipment, meurut dia kapal nasional terganggu karena tidak diizinkan melaut. Sebab, tanpa kapal angkut, sangat sulit pengusaha nasional melakukan aktivitasnya.

Ia berharap, KKP membuat petunjuk teknis atau aturan turunan dari Permen KP No.57/2014. Dalam aturan turunan tersebut, misalnya memuat persyaratan bahwa pengusaha perikanan yang boleh melakukan alih muatan adalah kapal buatan dalam negeri dan milik pengusaha Indonesia.(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here