SHARE

Jakarta, GEO ENERGI – Pemerintah diminta mempercepat reformasi berbagai perusahaan terkait pengelolaan sektor minyak bumi dan gas (migas). Langkah tersebut diperlukan agar selaras dengan upaya mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Energy Monitoring, Zuli Hendriyanto. “Untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional, perusahaan yang harus direformasi adalah perusahaan BUMN, swasta, asing dan penanam modal yang mengelola minyak, gas, mineral, batubara, ketenagalistrikan,” katanya, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (2/6).

Sektor sumber energi migas, menurut dia bisa menunjang pertumbuhan perekonomian dan memercepat kemakmuran masyarakat. Tapi hal itu belum terwujud, karena karena masih belum tegaknya kedaulatan sumber daya alam. “Hal itu terindikasi dari masih lemahnya pengawasan berbagai perusahaan. Reformasi perusahaan dan penanam modal ini harus dilakukan,” paparnya.

Ia menjelaskan, hal itu bisa dilakukan dengan memeriksa dan mengaudit seluruh perusahaan BUMN, swasta, asing dan penanaman modal yang mengelola sumber daya alam Indonesia terkait semua perizinan, laporan keuangan, laporan pajak, laporan kegiatan, laporan keuntungan maupun kerugian, laporan bagi hasil, dan kerja sama perjanjian.

Karena itu, di antara hal yang penting diperiksa dan diaudit adalah terkait dengan jumlah dana dan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR). Termasuk perlunya diberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan CSR.(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here