SHARE
Pengamat politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng

Jakarta, GEO ENERGI – Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas menjadi acuan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan migas. Padahal, tim ini tengah dipersoalkan apakah benar-benar antimafia migas.

“Faisal Basri seakan mendapat panggung politik dari tim ini. Rekomendasi tim ini dianggap paling logis dan ilmiah. Tapi, apakah benar tim ini antimafia dan membela rakyat?” kata pengamat politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng di Jakarta, Rabu (3/5).

Dalam rekomendasi yang diberikan tim ini, ada tiga hal pokok yang menjadi ruang lingkup. Pertama adalah subsidi migas. Disebutkan karena membebani Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN), sehingga direkomendasikan untuk menghapus RON88, lalu diganti menjadi RON92.

Mekanisme penjualan BBM juga melalui pasar terbuka, tapi supply chain Pertamina malah diganggu dengan alasan inefisiensi subsidi BBM. “Pemerintah seakan lupa kalau subsidi tidak hanya untuk perorangan, tapi untuk sektor-sektor seperti industri, keuangan, perdagangan dan lainnya,” paparnya.

Hal kedua adalah fiskal. Tim merekomendasikan pemberian insentif fiskal, tax holiday dan lainnya secara besar-besaran untuk investor asing. Semisal cost recovery semakin bertambah hingga US$116.2 miliar, padahal produksi minyak kita malah turun.

Seharusnya, menurut dia tim ini lebih fokus mengusut pelanggaran pajak yang banyak dilakukan oleh pihak asing seperti yang disinyalir oleh Menteri Keuangan. Tim ini malah terlihat sekali mendukung penanaman modal asing.

Ketiga adalah regulasi. Dengan alasan merevisi UU 22 Tahun 2001 tentang Migas, mereka malah merekomendasikan pembentukan BUMN pengganti SKK Migas dan membubarkan Petral. Regulasi ini mempersempit ruang gerak Pertamina.(GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here