SHARE
Pertambangan PT Freeport Indonesia (ilustrasi).

Jakarta, GEO ENERGI – Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014, kewajiban perusahaan minerba mendivestasikan sahamnya sebanyak 51% apabila tambangnya tidak terintegrasi dengan pabrik pengolahan bahan mentah tambang (smelter).

PT. Freeport Indonesia yang telah mencapai batas waktu Kontrak Karyanya untuk melakukan aktivitas tambang di Papua, nampaknya masih juga dimanjakan oleh ketidaktegasan Pemerintah dalam penerapan PP tersebut.

Perusahaan yang beberapa waktu ini dituntut untuk segera membangun smelter karena berkaitan dengan terbitnya Permen ESDM tentang pelarangan ekspor bahan mentah, masih juga bergeming dan melancarkan banyak alasannya untuk belum juga mendirikan smelter.

Akan tetapi, PP yang disebutkan diatas nampaknya tidak membuat pemerintah tegas dalam melihat persoalan tersebut.

Hal ini dipaparkan oleh Budi Santoro, pengamat energi dari Perhimpunan Ahli Tambang dalam agenda mingguan Energi Kita yang mengusung tema “Kontrak Karya dan Divestasi Saham Minerba” di bilangan Jakarta Pusat, Minggu, (31/5).

“Masalah divestasi itu saya lihat masa barang kita, mereka yang pasang harga milik mereka. Sedangkan mereka sudah langgar peraturan pemerintah kita. Konkritnya seharusnya pemerintah tegas. Take it or leave it. Ketika Kontrak Karya selesai jangan ulangi kesalahan. Ya semua aktivitas tambangnya harus selesai,” ujarnya. (YAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here