SHARE
Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Sudirman Said melantik Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Yunus Saefulhak.

Segudang pekerjaan rumah menyangkut pengembangan panas bumi yang masih tersendat harus segera diselesaikan. “Setelah ini pekerjaan saya adalah mempercepat kepastian hukum karena Undang-Undang (UU) panas bumi yang baru kan sudah terbit, maka dengan demikian peraturan turunannya sudah harus segera rampung,”kata Yunus Saefulhak di Gedung Ditjen EBTKE, Jumat, 29 Mei 2015.

Dia menambahkan, ada tiga peraturan pemerintah (PP) yang akan diterbitkan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) pemanfaatan tidak langsung panas bumi yaitu untuk listrik, kemudian PP yang mengatur bonus produksi panas bumi. “Insha Allah yang dua ini harus segera selesai,”tutur Yunus.

Sementara untuk PP lain, lanjutnya, yaitu yang mengatur peruntukan penggunaan langsung (direct use) panas bumi untuk spa, pengeringan dan agribisnis, menyusul kemudian.”PP ini next lah itu kewenangan di Pemda, nanti kita akan sosialisasikan,”kata dia.

Selain mempercepat regulasi, Yunus mengungkapkan persoalan lain yang harus segera dibenahi adalah persoalan negosiasi harga yang menjadi permasalahan klasik yaitu negosiasi harga antara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai konsumen dan pengembang.

“Permasalahan negosiasi harga yang selama ini hard deal terus antara PLN dan perusahaan saya namanya perusahaan mau harga mau tinggi sementara PLN dengan base performance regulation-nya adalah korporate di bawah kementerian BUMN harus punya untung, ini harus dikoordinasikan ditengahi supaya ada percepatan,”kata dia.

Menurut dia, persoalan-persoalan yang selama ini menjadi kendala pengembangan panas bumi harus segera diselesaikan mengingat dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi mix ditargetkan bisa mencapai 23 persen pada tahun 2025, dimana panas bumi ditargetkan bisa memberikan kontribusi 7 persen atau 7.000 megawatt (MW) didalamnya.

“Dalam jangka panjangnya 7000 MW harus kita kawal, diawasi bagaimana stagnasinya, permasalahnya dimana, day to day harus diawasi. Ketika terjadi halangan harus dibereskan dan diselesaikan,”tandas Yunus.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Sudirman Said mengatakan pengembangan panas bumi di Indonesia harus direstrukturisasi. “Pemerintah dan negara harus modalin, buat peta yang lebih jelas lagi, saya kira tidak ada salahnya untuk memasukan bujet eksplorasi sebagai trigger supaya privat sektor masuk dan lebih yakin dan tidak ada spekulasi tinggi,”pungkas Sudirman.(EBTKE/HER)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here