SHARE
ILUSTRASI

Jakarta, GEO ENERGI – Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menyatakan, kebijakan pemerintah memberlakukan pungutan ekspor CPO sebesar 50 dolar AS per ton bakal mengancam usaha biodiesel nasional.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Aprobi, Aslam Kalyubi. Ia mengatakan, bagi kalangan pengusaha yang tidak memiliki kebun, mereka tidak punya kewenangan untuk mengontrol harga.
“Ini akan mengarah pada matinya perusahaan biodiesel yang tak punya kebun,”kata Aslam, Kamis (28/5).

Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah telah memberlakukan pungutan ekspor kepada seluruh pengusaha sawit. Pungutan diatur sebesar 50 dolar AS per ton, dan 30 dolar AS untuk produk turunan CPO (crude palm oil).

Dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, di hari yang sama,
Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Ridha Mulyana menyatakan kebijakan ini tertuang dalam PP nomor 24 tahun 2015 serta Perpres Nomor 61 tahun 2015.

“Pungutan itu dikelola Badan Layanan Umum yang berafiliasi ke K Keuangan. Di situ (jelas) ada pimpinannya siapa, dewan pengawasnya siapa,” kata Ridha. Berlakunya kebijakan pungutan ekspor ini, menurut dia bisa melancarkan program peningkatan kandungan nabati pada produk BBM.(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here