SHARE
Salah satu titik semburan Lumpur Lapindo, Sidoarjo (ilustrasi)

Jakarta, GEO ENERGI – Dalam tujuh bulan kepemimpinannya, Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai membuat kalangan aktivis lingkungan kecewa. Harapan publik seolah berputar-balik, semisal masalah lumpur di Lapindo yang selama 9 tahun belum menemukan titik terang.

“Pada 29 Mei 2014 lalu, Jokowi pernah mengatakan dalam kasus seperti ini, negara seharusnya hadir sebagai representasi kedaulatan rakyat. Tapi sampai sejauh ini pemerintahan Jokowi-JK belum memberikan sikap,” kata Bagus Hadikusuma, Jurubicara Jaringan Asosiasi Tambang (Jatam) dalam diskusi di Kantor Kontras, Jumat (29/5).

Selain masalah Lapindo, dikatakan Bagus pemerintah Jokowi-JK justru memberi bantuan dana talangan kepada Lapindo sebesar Rp781 miliar, dan bukan menghukum para pelaku yang termasuk dalam kejahatan korporasi.

“Kami ingin mengingatkan kembali pemerintah terhadap kasus-kasus yang belum selesai. Walhi juga terus mendorong, bahwa ini merupakan kejahatan korporasi yang harus ditindaklanjuti,” tegas Edo Rahman dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Dengan sederet kasus kejahatan korporasi tambang, kalangan aktivis lingkungan hidup menyatakan tidak bakal diam dan terus mendorong pemerintah menyelesaikan masalah pertambangan, seperti kasus Freeport, Sape, Mandailing Natal, Batang Toru, Bangka dan lain sebagainya.(NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here