SHARE
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar (tengah)

Jakarta, GEO ENERGI – Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK2312/Menlhk-VII/IPSDH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VIII).

“Kami terus menerima masukan dari kawan-kawan LSM, dan saat ini kami memang sedang bekerja keras dalam masalah perizinan,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, di Ruang Rapat Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (27/5).

Penerbitan kembali beleid tersebut, diakui merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 terkait Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 dan Inpres No. 10 Tahun 2010.

Dengan terbitnya beleid ini, Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru, wajib berpedoman pada lampiran PIPPIB Hasil Revisi VIII. “Sampai saat ini, kami telah mengeluarkan arahan-arahan atau informasi seluruhnya untuk setiap pemimpin daerah,” papar Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Bambang Hendroyo.(NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here