SHARE
Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Bali dan Nusa Tenggara-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Penyusunan Indeks Tata Kelola Hutan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Rabu (27/5).

Jakarta, GEO ENERGI – Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Bali dan Nusa Tenggara-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Penyusunan Indeks Tata Kelola Hutan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Kegiatan dilakukan dalam rangkaian workshop, bertempat di Ruang Komodo PPE Bali dan Nusa Tenggara, pada Rabu (27/5).

Launching ditandai dengan penyerahan Dokumen Manual Kajian Indeks Tata Kelola Hutan dan Dokumen Indeks Tata Kelola Hutan 2014 oleh Staf Khusus Menteri LHK Bidang Reformasi Birokrasi dan Jaringan, Hanni Adiati dan pihak UNDP yang diwakili Project Manager Tata Kelola Hutan, Abdul Wahib Situmorang. Dokumen diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, NTB dan NTT didampingi Kepala PPE Bali dan Nusa Tenggara, Novrizal Tahar.

Kegiagtan ini menjadi langkah strategis PPE Bali dan Nusa Tenggara, mengingat Indonesia sedang menjadi pusat perhatian dunia sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terpenting di dunia, namun dengan tingkat deforestasi dan degradasi hutan yang sangat tinggi.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan UNDP untuk menghasilkan Indeks Tata kelola Hutan 2014 di 12 Provinsi di Indonesia, namun belum termasuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Hasil kajian ini (Indeks Tata Kelola Hutan Indonesia 2014) telah diluncurkan secara resmi pada 21 Mei 2015 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Manfaat Indeks Tata Kelola Hutan ini akan optimal bila diikuti tindakan kongkret untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan agar sesuai hasil dari kajian tersebut. Dengan demikian, peran strategis yang dimiliki Indonesia dalam perubahan iklim global dapat ditingkatkan.(NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here