SHARE
ILUSTRASI

Jakarta, GEO ENERGI – Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri menilai pemerintah Joko Widodo tidak konsisten dalam menetapkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu terlihat dari perubahan harga BBM setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali.

“Saya selalu bilang, pemerintah harus konsisten. Kalau BBM diserahkan ke pasar, ya konsistenlah. Jadi, kalau harga naik ya naik, buktikan konsistensinya,” kata Faisal di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Faisal menjelaskan, inkonsistensi pemerintah tampak sejak naiknya Mean of Platts Singapore (MOPS) dan nilai tukar rupiah. Namun, harga BBM tetap tidak dinaikkan, padahal kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mengikuti konsidi pasar.

“Namun buktinya, ketika harga MOPS dan kurs naik tinggi, harga BBM tidak dinaikkan. Terus mau 3 bulan sekali, ingat loh, kebijakan pemerintah itu yang diutamakan kredibilitas,” terangnya.

Dikatakan Faisal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tidak mencerminkan yang sebenarnya. Karena di dalamnya terlihat banyak angka yang tidak jelas.

“Jadi, APBN-nya kan jadi semua, itu yang saya takutkan. Ini bukan artinya Faisal Basri itu neolib nih, karena meminta ke sistem pasar, padahal tidak ada urusan dengan itu,” lanjut dia.

Faisal menambahkan, pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil keputusan, terlebih isu energi sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.

“Dengan gagah berani, pemerintah menetapkan awal tahun harga BBM naik-turun. Eh, inget ini bukan cabai, bukan kerupuk, ini migas nih. Kalau omongan pemerintah mencla-mencle tidak ada kepastian, pengusaha migas tidak pasti, pemerintah juga tidak punya kepastian,” pungkasnya. (REZ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here