SHARE
ILUSTRASI

Jakarta, GEO ENERGI – Pemerintah menerbitkan UU No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid tersebut diterbitkan dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral.

“Sejak 2012, pertambangan bauksit selalu dibuat opini publik. Jika bauksit ditambang terus-menerus, makan akan habis. Padahal, cadangan bauksit di Indonesia 3,22 miliar ton dan sumber daya mencapai 7,56 miliar ton,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia, Erry Sofyan dalam Seminar Nasional di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Senin (25/5).

Ia menambahkan, kini sudah ada 182 IUP bauksit, dan 77 di antaranya pada tahap izin usaha pertambangan produksi. “Dengan jumlah cadangan dan sumber daya bauksit sebesar itu, maka selama 30 tahun ke depan bauksit belum tentu habis dan masih bisa bertahan. Baik digunakan untuk membuat alumina maupun untuk ekspor,” paparnya.

Kondisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit, menurut dia kini berada dalam situasi yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan tepat. Sebab, IUP ini menyangkut kepastian investasi dan keberlanjutan usaha serta manfaat bagi penerimaan negara dan masyarakat.

IUP bauksit sejauh iin sudah menghentikan operasi produksinya, dan terpaksa harus memberhentikan sekitar 40 ribu karyawan. “Pemerintah harusnya sadar, melalui para pengusaha inilah, lapangan pekerjaan banyak dibuka. Selain itu, devisa terbesar negara ada pada potensi bauksit,” tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2010 guna melaksanakan amanat UU di atas. Hanya saja, pemerintah baru menindaklanjutinya dengan menerbitkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2012.

Dengan demikian, bagi IUP waktu yang diberikan oleh pemerintah hanya efektif lebih kurang 2 tahun untuk merencanakan jenis industri, serta mendapatkan investor dan membangun industri smelter. Bukan 5 tahun seperti yang selama ini kerap disampaikan pemerintah kepada publik.(NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here