SHARE
Foto:solidg-berjangka

Jakarta, GEO ENERGI – Gabungan Serikat/Federasi Pekerja Kepala Sawit yang terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara, Federasi Serikat Petani Sawit Indonesia, Asosiasi Petani Plasma Sawit, serta Gabungan Serikat Buruh Perkebunan Indonesia mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan peraturan pengunaan pajak eksport minyak sawit mentah (CPO) US$ 50 per ton.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perkenbunan Nusantara (BUN) Tuhu Bangun menilai kebijakan itu hanya akal-akalan Jokowi. Ia memastikan pengenaan pajak eksport itu sudah dapat dipastikan akan membebankan para petani plasma. Bukan hanya dikalangan petani, kebijakan itu juga akan berdampak pada perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, dan eksportir.

“Kebijakan ini akan berpengaruh pada pendapatan petani yang akhirnya berdampak pada ketidakmampuan petani membayar kewajibab kredit Kepada bank, dan lebih parah lagi dalam jangka panjang akan berdampak pada penghasilan petani sawit yang akan semakin menurun, serta mengurangi daya saing dan penurunan produksi CPO yang di produksi di Indonesia,” jelas Tuhu di Jakarta, Kamis (21/5).

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Sawit Indonesia Rahman Tiro menduga pengenaan pajak eksport CPO hanya akal akalan Jokowi untuk mendanai kampanye di Pilpres mendatang. Karena dana pajak eksport CPO akan ditampung di rekening khusus.

“Jika tetap dilanjutkan kami para petani sawit plasma akan menghentikan pembayaran kewajiban kredit pada perbankan, karena penghasilan penjualan TBS tidak mungkin bisa mengangsur cicilan kredit Kebun dan biaya hidup,” jelas Rahman.

Ia juga menilai bahwa peraturan pengunaan pajak ekport yang katanya akan digunakan untuk pengembangan replanting kebun petani hanya omong kosong, karena akan sama saja petani dikenakan bunga yang tinggi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dana Dukungan untuk Pengembangan Industri Sawit atau CPO Supporting Fund (CPO fund). PP yang ditandatangani pada Selasa (5/5) lalu, berisi bahwa pemerintah akan memungut US$ 50 per ton untuk ekspor CPO bila harga dibawah ambang batas US$ 750 per ton dan US$ 30 per ton dari produk turunannya.

Jika jika harga CPO berbalik naik melewati harga patokan, pengusaha akan kena pungutan ganda yakni bea keluar dan CPO fund. Pemerintah juga akan membentuk Badan Layanan Umum untuk mencatat dan mengatur penggunaan dana atas CPO supporting fund.

Dalam pelaksanaannya itu, pemerintah akan menunjuk bank kustodian untuk menyimpan dana tersebut dengan asumsi ekspor CPO tahun ini Rp 7 juta ton serta produk turunannya mencapai Rp 15 juta ton di tahun ini, proyeksi penerimaan CPO fund bisa mencapai US$ 800 juta atau Rp 10,4 triliun dengan kurs Rp 13.000 per dollar AS. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here