SHARE
ILUSTRASI

Bandarlampung, GEO ENERGI – Juru Bicara Jaringan Aktivis ’98 Lampung, Ricky F Tamba mengimbau agar polemik pembubaran Petral segera dihentikan. Ia juga meminta, penyelesaian Petral semestinya dibawa ke proses hukum.

Hal itu disampaikan Ricky terkait tanggapan keras mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atas pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said dalam permasalahan Petral. “Selain menyangkut perputaran dana yang fantastis dan rawan korupsi, sektor migas berdampak langsung bagi perekonomian rakyat,” katanya di Bandarlampung, Jumat (22/5/2015).

“NKRI adalah negara hukum. Bila SBY merasa difitnah, perkarakan saja Sudirman Said, dengan membuat laporan pidana ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Bila tidak, persepsi publik bisa berbalik memojokkan SBY. Jangan cuma menanggapi di akun twitter dengan jutaan followers,” papar dia.

Selain itu, menurut dia Menteri ESDM Sudirman Said juga harus bisa membuktikan, agar masalah migas di Indonesia bisa dibenahi. “Jangan hanya mengkambinghitamkan era pemerintahan SBY, dan peralihan Petral ke ISC Pertamina tidak menjadi bahan bancakan baru seperti pesimisme sebagian kalangan.”

Terkait isu reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK, Ricky menilai hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Hal itu, menurut dia sebaiknya dilakukan tertutup dan mendadak, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru yang merugikan rakyat.(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here