SHARE
Foto: Geo Energi/Gadih

Jakarta, GEO ENERGI – Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menolak keras penjualan aset PLN kepada pihak swasta. Kini upaya swastanisasi disinyalir makin terang-terangan dilakukan oleh pemerintah.

“Privatisasi aset PLN sebenarnya sudah dimulai sejak 1998 di wilayah Jawa-Bali. Sekarang pemerintah terang-terangan mengalihkan kepemilikan PLN ke swasta/asing,” kata Ketua Dewan Pembina Serikat Pekerja PLN, Ahmad Daryoko di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Pada Agutus 1998, dikeluarkan keputusan di mana jaringan PLN Jawa-Bali dibuat menjadi sistem vertikal. Dengan sistem ini, pembangkit, transmisi, dan distribusi dijual ke pihak asing maupun swasta, kendati masih dioperasikan oleh PLN dan dipegang penuh oleh pemerintah pusat.

Menyusul keluarnya peraturan otonomi daerah, otoritas kelistrikan dipegang oleh masing-masing pemerintah daerah. Lebih jauh, mekanisme tarif listrik malah mengacu ke pasar bebas, sehingga merugikan masyarakat.

Kemudian pada 1999, Menteri Keuangan saat itu, Bambang Subianto meminjam dana hingga USD380 juta untuk mempersiapkan privatisasi. Dari situlah Serikat Pekerja PLN mengajukan judicial review UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, langkah tersebut tidak berhasil seperti yang diharapkan. “UU 30 Tahun 2009 malah dianggap UU bandingan, sehingga membuat negara tidak bisa menguasai lagi jaringan kelistrikkan,” jelas Daryoko.

Setelah Munas kali ini, Serikat Pekerja PLN akan kembali mengajukan judicial review ke MK dan memulai penyuluhan ke publik. Hal itu dilakukan dengan cara konferensi pers menolak penjualan aset PLN. Sebagaimana diketahui, swastanisasi PLN kini dipermudah demi kelancaran proyek listrik 35GW.(GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here