SHARE
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil Linrung

Jakarta, GEO ENERGI – Tata kelola minyak dan gas bumi nasional dinilai sudah menyimpang dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diamanatkan UUD 45, penguasaan negara atas sumber daya alam adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal itu diungkapkan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung dalam Seminar Nasional Tata Kelola Gas Bumi Konstitusional di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/5/2015). Kebijakan dan industri pengelolaan migas yang berlaku saat ini, menurut dia sangat liberal dan berdampak terhadap pengelolaan gas bumi di Tanah Air.

Kebijakan pengelolaan migas yang dipengaruhi swasta sebagai trader, menurut dia menyebabkan mahalnya harga gas. “Di antaranya kurangnya pasokan gas, belum terbangunnya infrastruktur, mahalnya harga gas, adanya pengaruh swasta sebagai trader atau broker gas,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menyatakan, kebutuhan dan pasokan gas yang tersebar di berbagai pulau juga berakibat pada defisit dan surplus gas di sejumlah wilayah. Apalagi, dukungan infrastruktur yang masih minim menjadi penghambat tersendiri bagi distribusi gas.(ABA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here