SHARE
Musyawarah Nasional (Munas) Serikat Pekerja PT PLN 2015

Jakarta, GEO ENERGI – Musyawarah Nasional (Munas) Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya kepengurusan DPP SP PLN baru, kesejahteraan anggota SP PLN, serta rencana privatisasi aset PLN oleh pemerintah.

Munas menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum dan Kebijakan Strategis Organisasi, serta Pemilihan Ir Ahmad Daryoko sebagai Ketua Dewan Pembina dan H Adri sebagai Ketua Umum SP PLN Periode 2015-2019.

“Saya berharap, Bapak Adri, ketua umum yang baru terpilih, mampu memimpin SP PLN dengan baik dan menjadikan kepengurusannya tonggak kebangkitan SP PLN,” kata Ketua Dewan Pembina SP PLN Ir Ahmad Dryoko dalam pidato penutupan Munas, pada Rabu (20/5).

Ihwal isu privatisasi PLN, Daryoko berharap, setiap anggota baik pengurus maupun anggota biasa, bisa mempertahankan ideologinya untuk terus mendahulukan kepentingan bersama dan masyarakat. Ia berharap SP PLN meluruskan tujuan dan menolak adanya intervensi pihak luar dalam bertindak.

Dikatakan Daryoko, SP PLN berharap manajemen PLN dapat segera membuat Perjanjian Kerja Bersama yang baru. “Dampak tidak adanya PKB di PLN terhadap pegawai, antara lain adanya larangan menikah sesama pegawai PLN, peraturan usia pensiun menjadi 46 tahun bagi pegawai baru,” kata Adri.

Adri menjelaskan, pihaknya juga bakal menggeser pembayaran gaji, yang awalnya di awal bulan kini jadi di akhir bulan, serta dipaksanya pegawai PLN mengikuti BPJS padahal penyelenggaraan jaminan sosial di PLN sudah layak dan baik.

Ia berharap, pegawai PLN tetap bersatu di bawah naungan SP PLN dan sama-sama berusahan menyelamatkan PLN dari ancaman asing/swasta serta bahaya koruptor di lingkungan PLN sendiri. Munas kelima yang digelar di Kantor PLN Pusat, Jakarta, dibuka pada 18 Mei 2015 dan ditutup hari ini.(GDH)

4 COMMENTS

  1. Klarifikasi penggeseran gaji itu kesalahan editing, bukan seolah2 ketua umum akan menggeser pembayaran gaji yang dulu penggajian dibayar awal bulan…..justru sangat menentang pembayaran gaji belakangan..

  2. Klarifikasi penggeseran gaji itu kesalahan editing, bukan seolah2 ketua umum akan menggeser pembayaran gaji yang dulu penggajian dibayar awal bulan…..justru sangat menentang pembayaran gaji belakangan..

  3. SP ini ada berapa DPD dan DPC ya? Kok suasana munas cuma gitu2 aja. Emang berapa anggota SP Pln? Masa Munas se Indonesia gambarnya cuma mirip rapat RT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here