SHARE
Foto: Pribuminews/Chris

Jakarta, GEO ENERGI – Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), resmi membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Trading Ltd (Petral) dengan proses likuidasi. Proses ini pun dinilai Mantan ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri, merupakan langkah yang baik dibanding pemerintah sebelumnya.

Faisal menjelaskan, wacana pembubaran Petral sudah dari 2006 namun tetap tidak bisa terlaksanakan karena ada kekuatan besar yang menghalangi.

Kemudian, lanjut Faisal, saat Dahlan Iskan (DI) menjabat menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), wacana tersebut kembali dirancang Dahlan. Namun langkah tersebut kembali menemui kegagalan lantaran penguasa sebelum pemerintahan Jokowi memiliki tujuan tersendiri.

” Dulu pak Dahlan mau membubarkan Petral, tapi batal karena ada kekuatan besar. Malahan pak Dahlan dipanggil oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,”kata Faisal Basri saat berdialog di diskusi yang bertema Energi Kita di Jakarta, Minggu (17/5/2015).

Akhirnya, Petral berhasil dibubarkan di era Presiden Joko Widodo. Presiden ingin adanya efisiensi dalam pengelolaan migas sekaligus memotong rumor miring perihal mafia migas.

Sudirman Said menuturkan, selama ini biaya impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan Pertamina mencapai USD 150 juta per hari atau Rp 1,7 triliun. Setelah melakukan peninjauan langsung ke markas Petral di Singapura terungkap bahwa ada permainan dalam hal biaya distribusi minyak.

” Misal impor 200 barel per hari. Ini yang menjadi lahan dulu untuk bermain-main. Jadi kita potong agar Pertamina punya ruang yang baik,” katanya. (REZ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here