SHARE
Foto: Geo Energi

Jakarta, GEO ENERGI – Salah satu upaya pemerintah yang sesuai dengan komitmennya guna mendukung perbaikan tata kelola hutan serta membuat penurunan emisi karbon menjadi 26% pada tahun 2020 mendatang, adalah dengan melakukan perpanjangan moratorium hutan. Perpanjangan atas perizinan baru untuk menebang hutan dan izin pemanfaatan hutan di atas lahan gambut ini tentu dapat memberikan napas bagi hutan itu sendiri, seperti yang diusulkan oleh beberapa organisasi lingkungan di antaranya Walhi, Forest Watch, Greenpeace dan lain sebagainya.

Adapun Inpres Nomor 6 tahun 2103 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang berakhir tanggal 13 Mei 2015, lantas oleh Pesiden Jokowi yang pada hari ini langsung menandatangani untuk memperpanjang moratorium.

“Masih bersifat perpanjangan, belum perubahan dengan penguatan karena untuk perubahan harus rapat-rapat interdepartemen atau lintas kementerian intensif, termasuk dengan para pengusul sesuai dengan prosedur tata cara penyusunan produk hukum tersebut,” ujar Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Wartawan melalui pesan tertulis, Rabu (13/5).

Beliau juga mengatakan inpres tersebut diperpanjang dua tahun hingga 2017 dan tidak diubah. Namun, ada beberapa pokok dalam inpres yang diberikan penguatan. “Perubahan penguatan dapat dilakukan untuk mempertegas penguatan tersebut pada fokus tertentu yang diharapkan dan pembahasan bersama KLHK dengan pengusul serta dilanjutkan dengan interdepartemen atau lintas kementerian dapat saja dilakukan,” tutupnya. (NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here