SHARE
Foto: Geo Energi/Hermana

Jakarta, GEO ENERGI – Masih kurangnya pengadaan listrik di daerah perbatasan dikarenakan berbagai macam kendala, seperti kurangnya infrastruktur jalan, lokasi yang jauh dari jalur distribusi, dan pendanaan.

Sampai saat ini rasio elektrifikasi provinsi Kalimantan Barat masih mencapai 79%. Listrik masih belum bisa dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di pedesaan, terutama di daerah perbatasan dan remote area.

Pembangunan infrastruktur jalan darat di daerah perbatasan, contohnya Sanggau, masih sangat kurang. “Bagaimana kita bisa mulai bangun pembangkit listrik, jalan darat saja masih belum ada,” komentar Wakil Gubernur Sanggau Yohanes Ontot di Cikini, Jakarta (10/5). Menurut Yohanes dibutuhkan koordinasi untuk pembuatan jalan dibutuhkan kordinasi dengan pemerintah pusat.

Lokasi daerah perbatasan yang jauh dari jalur distribusi utama pembangkit, akses yang sulit, serta penggunaan bahan bakar minyak untuk PLTD membuat harga listrik per wattnya mahal. “Kita harus menggunakan pembangkit listrik yang hybrid, yaitu gabungan dari sumber energi terbarukan dan diesel. Jadi kita bisa menghemat penggunaan bbm untuk PLTD. Kalau harga mahal, rakyat yang hidup di daerah perbatasan juga akan sulit memanfaatkan listrik,” jelas Direktur Jenderal Listrik Ir. Jarman M.Sc di kesempatan yang sama.

Pemerintah daerah kabupaten Sanggau pun masih belum sanggup mendanai segala proyek pembangunan karena jumlah APBD yang sangat terbatas. Apalagi pembangunan di daerah perbatasan ini tidak komersial, sehingga kurang menarik bagi investor swasta.

“Untuk masalah kurangnya pendanaan kami pun membutuhkan koordinasi dengan pusat, agar beban pengeluaran kami dapat diringankan oleh pusat,” ujar Yohanes.

Untuk tahun 2015, APBD kabupaten Sanggau hanya sebesar Rp1,2 triliun. Dari total APBD tersebut, pemda sudah harus menghabiskan Rp700 miliar untuk upah pegawai, sisanya baru dialokasikan untuk pembangunan. (GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here